Salah satu lembaga yang patut disorot di balik tsunami di Selat Sunda, Sabtu (23/12) adalah BMKG atau Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika. Lembaga ini kesannya hanya bisa memberikan penjelasan soal tsunami. Sementara bencananya sudah terjadi, meluluhlantakkan daratan, merenggut nyawa ratusan orang.
Sementara keluarga meratapi korban, para pejabat BMKG hanya bisa memberikan penjelasan: bencana ini ada di sini, kerusakannya di sini, yang meninggal segini, yang luka segini, yang hilang segini. Yang jadi pertanyaan, kenapa BMKG tidak bisa memberikan peringatan dini akan adanya bahaya bencana? Kenapa warga yang berada di areal rawan bencana tidak diberikaan persiapan sewaktu-waktu menghadapi bencana? Kalau BMKG cuma bisanya menjelaskan setelah bencana itu terjadi, kita kecewa. Anggota DPR kecewa. Di dunia maya suara "Bubarkan BMKG" pun terdengar nyaring.
Peringatan dini tak menyala saat tsunami menerjang Anyer Sabtu malam lalu. Ini yang dianggap menjadi salah satu penyebab banyaknya korban yang berjatuhan. Tanpa peringatan dini, sebanyak 225 peserta gathering PLN yang sedang menikmati acara hiburan di Tanjung Lesung, Banten, tergulung tsunami.
Kepala Humas PLN I Made Suprateka masih tak percaya dengan tsunami yang menerjang Anyer dan sekitarnya. Akibat tsunami Ini, puluhan karyawan PLN dan istri ikut menjadi korban.
Made tak menyangka acara gathering tahunan PLN Transmisi Jawa Bagian Barat (TJBB) bakal berubah menjadi petaka. Padahal lanjut dia, pemilihan lokasi di Tanjung Lesung sudah dipikirkan matang-matang. Dengan perimbangan aman dan nyaman.
Kata dia, acara gathering ini adalah acara tahunan. Sebagai tempat evaluasi kinerja perusahaan, juga untuk meningkatkan kinerja di tahun depan. Tercatat ada 225 peserta gathering PLN terdiri dari karyawan beserta istri dan anak.
Namun nahas, acara tersebut berubah jadi petaka. Akibat tsunami menerjang. Tepat di saat peserta sedang menikmati hiburan live musik dari band Seventeen. Made sempat menanyakan kenapa tidak ada peringatan dini tsunami. "Kita tidak tahu persis pada hari itu terjadi bencana alam," kata Made, kemarin. Sampai kemarin siang, tercatat 23 orang peserta gathering PLN meninggal dunia. Sementara 137 orang dilaporkan selamat, sedangkan 65 sisanya masih belum ditemukan.
BMKG mengatakan, peringatan dini atau early warning memang tidak menyala ketika tsunami menerjang. Hal itu ternyata lantaran tsunami tidak disebabkan oleh gempa tektonik, melainkan gempa vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG Rachmat Triyono menyebut bahwa alat yang dimiliki saat ini hanya bekerja untuk mendeteksi gempa tektonik saja. Sementara alat yang early warning gempa vulkanik dimiliki oleh Badan Geologi.
Selain dipastikan akibat gempa vulkanik, tsunami yang terjadi pada malam hari membuat lemahnya visual. Menurut Rahmat, kejadian itu tidak tampak sama sekali. "Kalau siang mungkin ada kelihatan adanya aktivitas gunung yang sedang erupsi jadi mungkin bisa memberikan warning. Namun (tsunami) ini kebetulan terjadi malam hari jadi sulit dilihat. Kita sudah koordinasi dengan Badan Geologi," terang dia.
Dengan adanya peristiwa ini, Rachmat berharap BMKG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) kedepannya dapat meningkatkan sinergitas dalam memberikan peringatan dini terkait kasus serupa.
"Pusat Geologi memberikan warning terkait aktivitas Anak Gunung Krakatau, BMKG memberikan warning daerah-daerah yang akan terdampak," ujarnya. Peringatan dini tsunami kemarin siang justru berbunyi. Tentu saja lengkingan sirine itu mengejutkan masyarakat di kawasan Kabupaten Pandeglang. Sontak saja terjadi kepanikan warga yang lantas berusaha mengevakuasi diri ke lokasi lebih aman.
Meski begitu, sirine yang menyala tersebut ternyata tak difungsikan oleh BMKG selaku pemilik maupun BNPB selaku penanggungjawab.
Kepala Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengungkap sirine bunyi tersebut diduga mengalami kerusakan sehingga berbunyi sendiri. "Dugaan kemungkinan ada kerusakan teknis sehingga bunyi sendiri. Masyarakat memang kemudian mengungsikan diri akibat mendengar sirine tersebut," ungkapnya.
Peristiwa ini bikin anggota Komisi V (salah satunya membidangi meterologi, klimatologi, dan geofisika) DPR Anthon Sihombing geregetan. Menurut dia, kelalaian yang dilakukan BMKG dan PVMBG dalam mendeteksi bencana dianggap sebagai kesalahan fatal. Menurut dia, BMKG bertugas memberikan peringatan dini bencana. Bukan menjelaskan bencana. Ia curiga ada yang janggal dengan kemampuan BMKG terkait pemberian peringatan dini bencana.
Legislator dapil Sumatera Utara III ini meminta pemerintah secepatnya mengevaluasi kinerja Kepala BMKG agar permasalahan bencana ini tidak berlarut-larut. Ia menilai, apabila situasi tanggap bencana dilakukan maka korban jiwa pastinya dapat diminimalisir.
"Pemerintah dalam hal ini harus tegas memilih orang yang kompeten, kompeten di pekerjaannya dan kompeten memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apalagi masalah ini kan sangat sensitif. Coba bayangkan berapa orang yang hilang, rumah yang rusak, porak-poranda, bahkan tidak makan sampai sekarang. Harus segera dievaluasi," tandas Anthon.
Sementara sejumlah netizen berharap, jika BMKG tak kunjung memperbaiki kinerjanya, lebih baik lembaga ini dibubarkan saja.
Alasannya, kata pemilik akun Nanda Rian, karena kerja BMKG terlihat asal-asalan. Peristiwa sebesar tsunami malah tidak terdeteksi, parahnya, ini bukan kali pertama. "Kalau ndak becus mending bubar saja," ujarnya. "Setuju. BMKG bubar saja," timpal @ranggaprastiko.
Senada disampaikan pemilik akun @LLydd. Kata dia, gara-gara BMKG mencuit ada tsunami, warga Lampung terutama di Tanjung Betung bubar semua. "Di Palu juga begitu, beberapa saat setelah gempa peringatan tsunami sudah dicabut, mungkin alat BMKG itu sudah rusak semua. BMKG yang harusnya memberikan informasi valid, malah memberikan kesimpang-siuran informasi," ujarnya. ***
