Berita

Dampak Tsunami Selat Sunda/RMOL

Nusantara

TSUNAMI SELAT SUNDA

Tsunami Selat Sunda Bukan Yang Terakhir

SENIN, 24 DESEMBER 2018 | 08:46 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Tsunami selat sunda bukan yang terakhir. Hal itu didasari dari penelitian para ahli, paling tidak ada dua ancaman lagi.

Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, sesaat lalu (Senin, 24/12).

"Dua hal itu yakni pertama, tsunami atas erupsi besar Gunung Anak Krakatau. Kedua, tsunami akibat gempa megathrust Selat Sunda, bahkan efek getaran gempa bisa merusak Jakarta," tambah Andi.


Selain selat sunda, sambung Andi, daerah yang sudah masuk siklusnya adalah megathrust Mentawai, Selatan jawa, Bali dan sejumlah subduksi di Indonesia Timur. Hanya kesiapsiagaan Mentawai yang lebih terorganisir persiapannya.

"Tuhan dan alam biasanya memberi tanda, tidak ada bencana besar tanpa didahului oleh bencana-bencana kecil. Alam bersuara, ilmu pengetahuan harus bisa menjawabnya. Jangan ribut soal bencana hanya di saat datangnya bencana," ungkap Andi.

Menurut Andi, sepanjang yang diketahui manusia saat ini, tsunami datang karena gempa besar subduksi dan longsoran vulkanik. "Tetapi, apakah hanya itu penyebabya? Manusia baru sebatas dua itu pengetahuannya," sergah Andi.

Andi pun menyatakan BMKG dan BNPB adalah dua otoritas yang fungsinya berjalan saat bencana datang dan sesudahnya.

"BMKG merekam kejadian dan menyebarkannya dan BNPB menanggulanginya. Lalu siapa yang mengatur mitigasi? Kita harus memperbaiki dari kepeminpinan intelektualnya berupa lembaga-lembaga penelitian," tutur Andi

Pemerintah Jepang, cerita Andi, setiap gagal mengantisipasi datangnya bencana terutama karena gempa, tsunami, dan Gunung api, selalu menjawabnya dengan pembentukan lembaga riset baru.

"Inti mitigasi adalah mengetahui jenis bencananya," demikian Andi. [jto]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya