Berita

Konferensi Pers Komnas HAM/RMOL

Hukum

Komnas HAM Desak Kapolri Bentuk TGPF Kasus Novel

JUMAT, 21 DESEMBER 2018 | 16:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, hingga hari ini pihak kepolisian belum juga bisa mengungkap siapa pelakunya.

Komnas HAM mendesak Kapolri, Jenderal Tito Karnavian beserta jajarannya untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Novel Baswedan dengan melibatkan masyarakat.

"Kepada Kapolri untuk membentuk TGPF untuk mengungkap fakta peristiwa dan pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Dengan melibatkan KPK, tokoh masyarakat, pakar, dan pihak lain yang dibutuhkan," ujar Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Sanrayati Moniaga, di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakpus, Jumat (21/12).


Komnas HAM juga meminta pihak kepolisian untuk serius menangani persoalan Novel Baswedan yang dianggap terlalu berlarut dan tak kunjung membuahkan hasil.
Karenanya, pembentukan TGPF dari pihak kepolisian dinilai dapat membantu menyelesaikan kasus Novel.

"TGPF harus dibentuk sesegera mungkin, bekerja cepat, efektif sesuai prosedur yang berlaku," tegas Sandra.

Sebelumnya, Komnas HAM telah memberikan laporan terakhir atas kasus Novel kepada Polri dan KPK. [lov]


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya