Berita

Foto: Net

Bisnis

Batubara Dan Jokowi

Penerimaan Negara Cuma Seupil, Hanya 5 Persen Dari Nilai Penjualan Batubara Nasional
JUMAT, 21 DESEMBER 2018 | 11:54 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PRESIDEN Jokowi menginstruksikan agar ekspor batubara ditambah 100 juta ton lagi demi menambah devisa negara.

Jika ini benar terealisasi maka ekspor batubara Indonesia akan mencapai 496 juta ton. Dahsyat memang untuk devisa.

Tapi ada yang Pak Jokowi selaku Presiden kurang menyadarinya, atau setidaknya dipertanyakan oleh Presiden yakni ke mana uang-uang hasil ekspor batubara selama ini?


Coba dibayangkan ya? Produksi batubara tahun ini mencapai 489 juta ton. Ekspor batubara mencapai 81 persen dari produksi nasional. Artinya ekspor batubara itu sebanyak 396 juta ton. Ekspor Indonesia tersebut menjadikan negara ini sebagai eksportir batubara terbesar di dunia alias nomor satu.

Lalu nilai ekspor itu berapa? Harga batubara rata rata dipasar internasional sekitar 70 dolar per ton. Dengan demikian nilai ekspor batubara ini bisa mencapai 27,7 miliar dolar AS atau Rp 401 triliun. Itulah devisa yang seharusnya diterima Indonesia dalam tahun ini dari ekspor batubara saja.

Belum penerimaan penjualan batubara di dalam negeri yang juga di perdagangkan dengan mata uang dolar. Perlu diketahui bahwa Perusahaan Listrik Negara sebagai konsumen batubara utama untuk pembangkit membayar batubara dengan dolar AS.

Demikian juga dengan perusahaan lain pembangkit listrik yang lain juga membayar batubara dengan dolar AS. Ditambah lagi menteri ESDM menetapkan harga batubara yang harus dibeli PLN dan pembangkit swasta rata rata 100 dolar per ton. Dengan demikian perusahaan batubara menerima 9,2 miliar dolar AS atau Rp 134,7 triliun dari perdagangan dalam negeri.

Dengan demikian maka penerimaan seluruh tambang batubara mencapai 36,9 miliar dolar AS atau mencapai sedikitnya Rp 535 triliun.
Bisnis keruk, angkut dan jual yang paling dahsyat dalam masa pemerintahan Pak Jokowi. Ini yang membuat perusahaan perusahaan batubara berada pada urutan teratas sebagai perusahaan dengan perkembangan keuantungan paling cepat dalam empat tahun terakhir.

Tapi sebaliknya negara tidak menerima pendapatan yang berarti dari ekspor dan penjualan batubara ini.  Penerimaan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor batubara cuma seupil, dibandingkan dengan revenue perusahaan batubara.

Bayangkan dalam tahun 2018 ini penerimaan batubara hanya Rp 27,5 triliun. Angka yang membuat bangga menteri ESDM ini hanya 5,1 persen dari revenue atau penjualan perusahaan tambang batubara. Itu uang 95 persen penerimaan sektor barubara dibawa kemana? Ini tidak pernah dipertanyakan Pak Jokowi.

Pertanyaan yang seharusnya disampaikan Pak Jokowi kepada Sinar Mas, Adaro, dan Bumi, dan perusahaan swasta dan asing yang menguasai 95 persen produksi batubara nasional. "Ke mana uangnya dibawa pergi Pak?"

Ini penting dipertanyakan karena kalau instruksi Pak Jokowi tahun depan ekspor ditambah 100 juta ton, maka produksi batubara Indonesia mencapai 590 juta ton.

Jadi kalau harga tahun depan rata rata 100 dolar maka Indonesia bisa dapat devisa dari penjualan batubara senilai 59 miliar dolar atau Rp 855 triliun. Pak Jokowi bisa bayangkan kalau uang sebesar itu tidak kabur ke luar negeri. Betapa banyak yang dalam genggaman Bapak? Coba perintahkan menteri-menteri Bapak untuk itung ulang ya. Sekedar saran.[***]


Penulis merupakan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya