Berita

Hukum

KPK Tangkap Penyidik KPK Gadungan Di Cianjur

JUMAT, 21 DESEMBER 2018 | 11:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Penangkapan oknum yang mengaku-ngaku sebagai penyidik KPK (KPK gadungan) terjadi setelah KPK melalukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kawasan Cianjur, Jawa Barat.

"Kemarin malam, Kamis (20/12) menjelang tengah malam diamankan satu orang di daerah Cianjur," ujar Pelaksana Harian Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jumat (21/12).

Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, KPK melakukan kroscek tentang adanya dugaan aktivitas orang yang mengaku tim OTT KPK di Cianjur.


"Kami tugaskan tim KPK untuk melakukan pengecekan di lokasi," kata Yuyuk

Adalah inisial M terduga pelaku yang mengaku-ngaku sebagai petugas KPK. Modus operandi pelaku meminta sejumlah uang untuk memuluskan perkara.

"M mengaku petugas KPK yang ikut dalam OTT terhadap Bupati Cianjur dkk sebelumnya. Pelaku diduga menghubungi pejabat di Cianjur lalu mengatakan punya banyak teman yang bisa membantu mengurus perkara dan meminta sejumlah uang," papar Yuyuk.

Diamankan sejumlah barang bukti berupa KTP (usia 72 thn), lencana bertuliskan "Konsultan Mabes Polri", kartu ATM BCA yang diduga digunakan menerima transfer uang sekitar Rp 30 juta dari pihak Wakil Bupati Cianjur.

Diduga sebelumnya upaya pemerasan tersebut telah dilakukan terhadap Wabub dan sejumlah pejabat di Cianjur dan uang tunai Rp 2 juta rupiah dari mantan pejabat Cianjur yang diserahkan semalam di TKP.

Ada empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus dugaan pemotongan dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. Kasus ini terungkap saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan pada Rabu dinihari(12/12).

Empat tersangka adalah, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Subandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin, dan Tubagus Cepy Sethady yang merupakan kakak ipar Irvan.

Mereka diduga bersama-sama meminta, menerima atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur dengan total 14,5 persen dari anggaran Rp 46,8 miliar. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya