Kaum terdidik atau kaum cendekiawan Indonesia diingatkan untuk tetap menjaga marwah keilmuan dengan tidak terjun langsung ke dunia politik praktis dan pragmatis.
"Jika terjun ke politik praktis maka sangat gampang tergoda dan menggadaikan ilmu serta obyektivitas menjadi budak kekuasaan," tutur Ketua Umum Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Baktinendra Prawiro di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Kamis (20/12).
Karena itulah, kata Baktinegara dalam acara Dies Natalis ke-55 PIKI itu, perhimpunan yang dipimpinnya tidak berpolitik praktis.
Dia mengatakan, kaum-kaum intelektual Indonesia harus menjadi penjaga marwah keilmuan, rasionalitas, dan religiusitas agar berguna bagi semua orang.
Baktinendra telah mengajak semua lembaga-lembaga cendekiawan seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Cendekiawan Budhist, Cendekiawan Muhammadiyah, Cendekiawan Nahdatul Ulama (NU) dan kaum intelektual muda agar menjadi penunjuk arah yang tepat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara.
"Membangun kebangsaan Indonesia dengan mengedepankan rasionalitas atau kecerdasaran keilmuan dan juga religiusitas atau kerohanian. Dua-duanya harus saling berjalan. Jangan timpang," ujarnya.
Menuju Pilpres 2019, Baktinendra menekankan agar kaum cendekiawan Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai corong bagi kepentingan politik segelintir orang. Namun, harus tetap berpegang teguh pada Keindonesiaan dan Persatuan masyarakat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Kita bukan corong suara kontestan Pilpres 2019. Kehadiran kaum inteligensia, kaum cendekiawan, adalah mendorong adanya solusi-solusi yang berguna, yang bermanfaat bagi Indonesia," tegasnya.
Baktinendra setuju kaum-kaum intelektualitas Indonesia harus berdiri dengan tegar tanpa terpengaruh oleh kekuasaan dan kepentingan politik segelintir orang.
"Jangan biarkan intelektualitas dikebiri oleh kekuasaan," tukasnya.
[dem]
