Berita

Muslim Uighur/Net

Politik

Pemerintah Tersandera Gelombang Investasi Dan Utang, Tak Bersuara Soal Muslim Uighur

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 | 15:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Protes dan kekecewaan muncul dari banyak kalangan terkait tidak adanya sikap tegas dari pemerintah menyangkut penindasan penduduk muslim Uighur di China.

Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, KH Irfan Yusuf alias Gus Irfan ini mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar harus mengambil peranan penting. Ormas yang berdiri sejak tahun 1926 itu harus angkat bicara soal Uighur.

"NU sebagai ormas Islam terbesar kok tidak bersuara sama sekali, sementara Muhammadiyah sudah berteriak soal ini. Saya berharap NU juga ikut bersuara soal ini. Supaya didengar pemerintah China. Kalau Muhammadiyah ngomong, NU ngomong, mau tidak mau pemerintah juga harus ikut ngomong tanpa mempertimbangkan utang dan sebagainya," kata Gus Irfan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/12).


Cucu pendiri NU ini mengaku khawatir, rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim akan menyampaikan sikap dengan caranya sendiri bila pemerintah Jokowi lamban bersikap atas derita Muslim Uighur.

"Pemerintah sekarang itu tersandera oleh gelombang investasi dan utang itu, sehingga tidak berani menyuarakan sesuatu yang berkaitan dengan China," tegasnya.

Sebagai pihak yang peduli terhadap isu kemanusiaan dan berpihak kepada Muslim, Gus Ifan memastikan Prabowo-Sandi Akan terus menyuarakan agar pemerintah dan dunia internasional mendesak pemerintah China segera menghentikan diskriminasi terhadap etnis minoritas Muslim Uighur.

"Kalau pemerintah tidak respon terhadap isu minoritas Muslim Uighur ini, saya khawatir masyarakat sendiri yang merespon," demikian Gus Irfan. [lov]



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya