Pemerintah Bangladesh mengirimkan delegasi ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, Selasa (18/12).
Dalam rangka mempelajari penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
Delegasi terdiri dari 18 orang baik dari UNDP dan pemerintah Bangladesh dari berbagai unsur seperti kementerian sosial, kementerian keuangan, komisi perencanaan, divisi kabinet, serta tenaga ahli teknologi dan informasi.
"Apa yang dilakukan PKH di Indonesia adalah hal yang luar biasa, cakupan sasaran yang melaju cepat seiring dengan jumlah bantuannya. Semula kami terheran-heran, namun setelah mendapatkan penjelasan kami menjadi lebih terbuka. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PKH akan kami cermati kembali untuk dapat diimplementasikan di Bangladesh," kata Md Sayed, delegasi bagian keuangan Bangladesh.
Di Kemensos, mereka mempelajari banyak hal mulai bagaimana menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH termasuk pemanfaatan bantuan teknis dari Bank Dunia.
Dalam pelaksanaannya di Indonesia, KPM diperoleh dari basis data terpadu yang kemudian dilakukan validasi lalu ditetapkan sebagai KPM melalui surat keputusan. Kondisi KPM terus dipantau melalui pemutakhiran data yang dilakukan pendamping PKH.
PKH di Indonesia telah dilaksanakan sejak 2007 namun dengan jangkauan masih kecil. Pada 2017, jumlah KPM terus ditingkatkan menjadi enam juta dan tahun ini 2018 meningkat menjadi 10 juta orang.
PKH dinilai sebagai salah satu yang memberikan dampak turunnya angka kemiskinan di Indonesia menjadi 9,82 persen pada Maret 2018 yang disebut sebagai angka terendah yang mampu dicapai pemerintah.
Delegasi Bangladesh juga mengunjungi contact center Kemensos dan menguji nomor telepon 1500299.
International Project Manager Caitlin Bannan mengaku cukup terkesan dengan adanya contact center yang baru berusia tidak sampai satu tahun tetapi bisa membantu menyesaikan berbagai masalah sosial.
Selain belajar di Kemensos, delegasi Bangladesh juga mengunjungi Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan studi lapangan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk berdialog dengan KPM dan SDM PKH.
Sebelumnya sudah ada 15 negara mempelajari penerapan program bantuan sosial PKH di Indonesia yang dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Negara-negara tersebut yaitu Malaysia, Filipina, Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, dan Laos. Kemudian Nigeria, Pakistan, Uzbekistan, dan Azerbaijan.
[wah]
