Berita

TGB bersama Ketum Nasdem Surya Paloh/Net

Hukum

KPK Pertaruhkan Kepercayaan Publik Jika Limpahkan Kasus TGB

SENIN, 17 DESEMBER 2018 | 19:37 WIB | LAPORAN:

Kepercayaan publik yang terbilang tinggi dipertaruhkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) ke Kejaksaan Agung.

Menurut Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Syafti Hidayat, bukan tidak mungkin pelimpahan kasus hukum terkait adanya kerugian negara dalam deviden penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional akan terjadi.

Terlebih, Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan politisi Partai Nasdem yang notabene pendukung pasangan petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.


"Tapi KPK harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga pemberantasan dan pencegahan korupsi tanpa tebang pilih dan bebas dari tekanan kekuasaan," jelasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/12).

Namun demikian, jika KPK berani melibatkan kasus hukum mantan politisi Partai Demokrat tersebut ke Kejagung maka kepercayaan publik akan menurun drastis.

"Jika KPK melimpahkan kasus korupsi ke Kejaksaan Agung tanpa sebab yang jelas tentunya akan menurunkan kepercayaan publik kepada KPK," pungkas Syafti.

TGB yang merupakan ketua DPW Demokrat NTB dipastikan bergabung ke Nasdem. Keputusan itu memunculkan dugaan bahwa KPK akan melimpahkan kasus Newmont ke Kejagung. [wah]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya