Tidak sedikit faktor yang melatari Indonesia cenderung diam dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada kelompok Muslim Uighur di Xinjiang, China.
Meski demikian, pemerintahan Joko Widodo didorong untuk tetap ikut andil dalam mendamaikan konflik tersebut.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil mengatakan, secara konstitusi, pemerintah Indonesia idealnya harus terlibat dalam perdamaian dunia. Apalagi, menyangkut dunia Islam. Sebab Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia.
"Namun, dalam kasus Uighur Cihina, tidak tampak, saya kira ada banyak faktor," katanya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/12).
Pertama, yakni karena hubungan dekat antara pemerintah Indonesia dengan China, terutama terkait investasi atau modal China seperti dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Itu biasa, dalam hubungan individual sekalipun pun, dimana independensi yang diberi pinjaman akan hilang atau berkurang. Ini sesuatu yang bisa dipahami," tandasnya.
Selain itu, faktor Uighur yang menurut sebagian ahli merupakan separatis, atau semacam OPM dan GAM di negeri Tirai Bambu itu juga menjadi pertimbangan.
Dalam kasus ini, imbuhnya, hampir semua pemerintah di dunia tidak mau ikut campur dengan urusan negara lain, kecuali pada masalah atau daerah yang masih diperdebatkan seperti kasus Timor Timur di Indonesia dulu.
"Atau atas permintaan atau kesepakatan negara yang bersangkutan seperti dalam kasus Aceh. Dilihat dari sisi ini pemerintah bisa dibenarkan," ujarnya.
Meski demikian, tambahnya, idealnya pemerintahan Joko Widodo tetap harus memberikan sumbang saran yang memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Baik itu keuntungan kepada aktivis Muslim Uighur ataupun pemerintah China, tanpa mengganggu hubungan Indonesia-China sendiri.
Nah, hal semacam ini kata dia biasanya diperankan oleh Wapres Jusuf Kalla. Karena, JK punya pengalaman dalam mendamaikan GAM dengan pemeritah Indonesia beberapa tahun silam. Konkretnya adalah Aceh diberikan otonomi yang luas.
"Aceh masih dalam pelukan Indonesia dan persoalan GAM selesai. Pak JK punya pengalaman ini," tandasnya.
"Ini juga akan menambah bobot kepada Jokowi untuk mendongkrak elektabilitasnya dalam musim Pemilu ini (karena dinilai berpihak pada dunia Islam)," tambahnya.
Tapi persoalannya, imbuh Syukron, terletak pada sistem pemerintahan China yang menganut sekularisme ekstrem. Yang mana dulu tempat ibadah seperti masjid saja diganti menjadi tempat rekreasi karena dianggap lebih bermanfaat.
Sekularisme China ini ditekankannya mirip Perancis. Beda dengan Inggris atau Jerman yang lebih soft terhadap dunia Islam.
Persoalan lain menurut dia, di China pun jumlah warganya yang atheis saat ini terbesar di dunia dan Asia. Perdamaian seperti di Aceh juga, kata dia, terhalang oleh sistem pemerintahan China yang belum menerapkan demokrasi sebagai sebuah sistem politik seperti Indonesia.
"Namun, bukan berarti tidak mungkin, karena China saat ini bukan negara komunisme murni. Ia telah menjadi negara dengan kapitalisme, meski agak semu, bahkan dalam beberapa hal sudah mengalami keterbukaan politik dan budaya," pungkasnya.
[ian]
