Berita

Imam Nahe'i (kanan)/RMOL

Politik

Imam Nahe'i: Rata-Rata Kekerasan Perempuan Disebabkan Nikah Siri

SABTU, 15 DESEMBER 2018 | 14:54 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Beberapa daerah di Indonesia, fakta menunjukkan terjadi kekerasan terhadap kaum perempuan yang dipoligami.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe'i saat jadi pembicara diskusi "Perempuan dan Politik: Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang" di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12).

"Hasil data dari Komnas Perempuan, rata-rata kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh nikah siri (nikah yang tidak tercatat)," kata Imam.


Di negara internasional, jelas Imam, ada tiga kategori negara yang mengatur soal poligami. Pertama, melarang keras poligami. Kedua, memperbolehkan poligami dengan pengawasan ketat. Ketiga, negara membiarkan poligami.

"Selain di negara-negara Eropa yang menolak, ada dua negara muslim yakni Turki dan Tunisia yang dengan tegas melarang poligami," jelas Imam.

Untuk kategori negara yang memperbolehkan poligami namun dengan pengawasan ketat salah satunya adalah Indonesia.

Dan, lanjut Imam, negara yang sama sekali tidak melarang berpoligami adalah negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UAE).

Di Indonesia sendiri dalam ketegorinya membiarkan poligami dengan pengawasan ketat, tercermin dengan adanya pasal 279 KUHP soal perkawinan yang tidak dicatatkan dan UU 45 dan 49 tentang KDRT.

Dan ini semua delik umum bukan delik aduan, bisa diproses tanpa ada yang melaporkan," pungkas Imam. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya