ISU pemalsuan dan bercecerannya Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) menuai kecurigaan sejumlah pihak. Diantaranya menduga ada rencana kecurangan Pemilu di balik kasus tersebut.
Dugaan itu untuk sebagian cukup beralasan. Sebab, pada Pemilu serentak 2019 nanti, dokumen primer yang dijadikan sebagai syarat memilih bukan lagi DPT, melainkan kepemilikan KTP-el.
Sehingga, ketika KTP-el 'aspal' merajalela dan ditemukan berulangkali tercecer dimana-mana, kekhawatiran penyalahgunaan dokumen kependudukan itu untuk kepentingan Pemilu bisa dimaklumi.
Di media sosial, syak wasangka tentang kecurangan itu mengarah pada isu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).
Netizen pendukung salah satu pasangan capres-cawapres menduga ada skenario kecurangan yang sedang dipersiapkan oleh kubu pasangan lawan lewat kasus KTP-el ini.
Tetapi saya agak sanksi pada asumsi itu. Sebab, jika kubu yang dituding adalah koalisi parpol pendukung capres-cawapres, sepertinya itu kurang logis.
Karena begini, katakanlah benar kasus KTP-el itu direkayasa oleh suatu koalisi parpol untuk kepentingan pemenangan capres-cawapres yang mereka dukung.
Pertanyaannya, apakah KTP-el itu hanya bisa digunakan sebagai alat kecurangan di Pilpres? Tentu tidak. Dokumen kependudukan itu juga bisa digunakan untuk Pileg.
Di Pileg, KTP-el tidak bisa digunakan untuk mencoblos semua parpol anggota koalisi. Dia hanya bisa dimanfaatkan untuk mencoblos satu parpol saja.
Nah, parpol yang lain tentu tidak akan rela jika hasil kecurangan itu hanya dinikmati oleh salah satu parpol saja dalam koalisi mereka.
Kalau mau curang bareng-bareng, semuanya tentu akan menuntut manfaat yang sama atas praktik manipulatif itu. Logikanya kan begitu. Tapi itu tidak mungkin diwujudkan.
Lebih dari itu, di Pileg tidak ada lagi asas kolegialitas. Yang ada adalah semangat rivalitas. Tidak ada lagi cerita koalisi, yang ada spirit berkompetisi. Masing-masing parpol akan saling berebut suara.
Dalam konteks itulah saya meragukan ada skenario kecurangan yang dirancang secara kolektif oleh koalisi parpol pendukung capres-cawapres tertentu. Probabilitasnya kecil sekali.
Tetapi, seandainya benar ada pihak yang sedang merancang kecurangan Pemilu melalui manipulasi KTP-el, dugaan saya hal itu tidak dilakukan oleh suatu koalisi parpol, tetapi dapat saja dilakukan oleh pemain tunggal.
Mereka merancang skenario kecurangan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Tetapi sekali lagi ini baru satu asumsi jika memang benar ada skenario kecurangan Pemilu lewat manipulasi KTP-el.
Selain asumsi itu, masih banyak kemungkinan yang lain. Bahkan bisa juga sebetulnya memang tidak ada skenario kecurangan apapun dari kisruh KTP-el tersebut.
Nah, untuk mengungkap benar-tidaknya ada rencana kecurangan Pemilu itulah saya mendorong DPR untuk memajukan Hak Angket melalui pembentukan Panitia khusus (Pansus).
Dari 10 parpol pemilik kursi DPR saat ini, tentu tidak ada satupun yang mau dicurangi di Pemilu nanti. Jadi segera saja bentuk Pansus KTP-el agar semuanya menjadi terang-benderang.
[***]Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma).
