Validitas data luas baku sawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) diraguÂkan. Banyak daerah dianggap nol. Padahal Penyumbang utama beras.
Pasalnya, sejumlah kecamaÂtan di berbagai provinsi yang selama ini selalu menyumbang beras utama di daerahnya, malah dinihilkan. Alias dianggap nol. Dugaan ketidakakuratan data BPN ini, mengancam kelangÂsungan hidup para petani di perdesaan.
Di Sumatera Utara, salah satunya. Sejumlah kecamatan yang selama ini menyumbang beras di wilayahnya, luas lahan sawahÂnya dinyatakan 0. Di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Utara, sawahnya menyusut 100 persen.
Padahal data luas sawah di daerah ini pada 2016 oleh Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) seluas 9.846 hektare. Kemudian di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai juga demikian. Luas lahan sawahnya yang sebelumnya seluas 3.982 hektar hilang entah berantah.
Terparah di Kabupaten Labuhan Utara. Dua kecamatanÂnya, yakni Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong dipastikan tidak memiliki sawah oleh BPN. Padahal jika ditotal luas sawah baku milik BPS 2016 seluas 20.500 hektar. Data BPS sangat fatal. Sebab nyatanya seluruh kecamatan tersebut masih memiÂliki sawah.
Kepala Dusun Serbaguna, Desa Kualabangka, Kecamatan Kuala Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara, Dualan tidak habis pikir jika wilayahnya oleh BPN disebut tidak memiliki sawah.
Dualan memastikan luas lahan sawah di dusunnya saja mencapai 100 hektar lebih. "Ngaco kalau desa kami tidak ada sawah. Ini dari nenek moyang kami sudah ada sawah di sini," kata . Tidak ada yang kurang," katanya.
Petani di Desa Terjun Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Purnomo juga keberatan desanya dianggap tidak memiÂliki sawah. Sebab, sebagian masyarakat di daerahnya sejak dulu menggantungkan kehidupannya dari pertanian. "Ini irigasi kami saja, termasuk bagus. Karena ada bantuan dari pemerintah. Karena irigasinya bagus, panen kami juga sangat baik," katanya.
Purnomo khawatir kehidupan para petani di desanya yang kini semakin baik akibat data BPN, membuat bantuan pemerintah tidak akan sampai ke desanya. "Kami ini setiap tahun bisa panen dua kali. Kalau sawah kami tidak dihitung, bagaimana nanti kami dapat bantuan? Sawah kami janÂgan dianggap nggak ada, Pak," cemasnya. ***
