Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan terus menelisik aliran dana korupsi pengadaan KTP eletronik yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, ada dugaan aliran dana yang belum terungkap siapa penikmatnya. Termasuk juga di unsur BUMN.
"Di sana ada juga keterlibatan BUMN, ada keterlibatan swasta yang lain yang sebetulnya mereka itu yang menikmati aliran dana itu," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/12).
Hingga kini baru terdapat enam nama yang menjadi pesakitan di lingkaran korupsi pengadaan KTP-el. Mereka adalah mantan Ketua DPR RI Setya Novanto serta pihak swasta Andi Agustinus, Anang Sugiana Sugiarto, dan Irvanto.
Kemudian mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman.
Selain mencari tersangka, KPK juga menekankan bagaimana kerugian negara dalam skandal KTP-el dapat sepenuhnya dikembalikan kepada negara.
"Dari kerugian sebesar Rp 2,3 triliun itu, sejauh ini recovery asetnya saya kira belum Rp 500 miliar dari yang sudah dilakukan penyitaan oleh KPK," jelasnya.
[wah]
