Berita

KPK/Net

Politik

ICW Dukung Penambahan Anggaran KPK

SENIN, 10 DESEMBER 2018 | 17:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah harus bisa memberikan perhatian lebih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membumihanguskan rasuah dari negeri ini. Salah satunya dengan memberikan tambahan anggaran kepada lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo tersebut.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menilai anggaran KPK perlu ditambah agar kinerja mengawasi praktik korupsi dari Sabang sampai Merauke bisa maksimal.

"Saya kira secara aktual, anggaran KPK harus dibesarkan," Adnan di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta, Senin (10/12).


Adnan menilai anggaran KPK yang disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang senilai Rp 800 juta untuk tahun 2019 sangat minim. Angka itu harus ditambah.

Menurutnya, memberikan anggaran yang lebih besar kepada KPK bukan satu hal yang janggal. Sebab, kinerja KPK memang terbilang berat. Bahkan, dalam beberapa hal bisa lebih berat dari penegak hukum lainnya.

"Cakupan kerja KPK lebih luas daripada lembaga-lembaga penegak hukum lain terutama yang menangani kasus korupsi," terang Adnan. [ian]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya