Berita

Yanuar Nugroho/RMOL

Politik

Pemerintah Bentuk Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi Bersama KPK

SENIN, 10 DESEMBER 2018 | 17:02 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Pemerintah komitmen memberantas korupsi dengan membentuk Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho mengatakan, dalam sekretarian tersebut selain KPK dan Kantor Staf Presiden (KSP), juga melibatkan beberpa kementerian.

"Kementerian kunci terlibat, jadi bukan hanya KSP dan KPK. Tapi juga ada Kemendagri, Kementerian PAN-RB, Bappenas," ujar Yanuar di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta, Senin (10/12).


Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi juga menjadi langkah konkrit pencegahan rasuah oleh pemerintah.

Lanjut Yanuar, Perpres tersebut tidak sedikit yang bertanya apakah ada upaya melemahkan kinerja KPK dalam penanganan korupsi.

"Jawabannya tidak, karena kami sama sekali tidak masuk ke konteks penindakan. Ini ada di ranah pencegahan," tututupnya. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya