KPK Sentil Istilah 'Uang Pokir' Di DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi salah satu pintu terbesar dari korupsi di Indonesia lewat pembahasan anggaran.

"Salah satu sumber daripada korupsi adalah ketika penyusunan anggaran," ujar Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12).

Laode mencontohkan, pembahasan anggaran di DPR selalu ada anggaran pokok untuk pemikiran wakil rakyat yang disebut uang pokok pikiran (pokir).

"Dia (Anggota DPR) harus berpikir kan tidak boleh tidak berpikir, tapi sekarang itu harus dibayar khusus, ada namanya uang pokok pikiran, memang seperti itu agak aneh," jelasnya.

Tak hanya itu, kata Laode, sudah jadi rahasia umum ketika pengambilan keputusan ada istilah uang ketok palu. Kasus ini cukup banyak ditangani KPK. Jika tidak ada uang pokir atau pun ketok palu maka kemungkinan anggaran yang diajukan ditolak.

"Tidak akan disetujui anggaran kabupaten, propinsi atau bahkan kementerian/lembaga kalau tidak ada uang (pokir dan ketok palu)," tukasnya.[wid]