. Pro kontra terkait adanya sikap beberapa media mainstream, khususnya media cetak yang tidak memberitakan di halaman depan acara Reuni Akbar 212 di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (2/12) mencuat ke permukaan. Intinya banyak pihak yang kecewa dan mengecam hal itu.
"Terus terang memang ada masalah besar yang menimpa dunia pers sejak era reformasi, terkait akurasi berita, kredibilitas pemilik media dan rancunya keberpihakan media kepada masalah ketidakadilan yang dialami rakyat kecil di akar rumput, khususnya yang tidak punya kepada kekuasaan," kata wartawan senior Zainal Bintang, Jumat (7/12).
Bintang menganggap di dalam dunia pers juga terjadi semacam korupsi yang cukup masif. Yakni korupsi moralitas. Mantan pemimpin umum dan pemimpin redaksi sebuah mingguan di era Orde Baru itu menjelaskan, korupsi moralitas adalah korupsi atas hak-hak rakyat untuk mendapatkan informasi atas apa yang terjadi di masyarakat.
Namun demkian, mantan Pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jakarta itu mengatakan, tidak adil jika masyarakat atau elit serta merta menyalahkan sang wartawan. Karena penentu kebijakan dimuat atau tidaknya sebuah berita di meja redaksi adalah redakur.
Bintang yang mengaku berkali-kali menyaksikan kerja keras wartawan di lapangan atau di sebuah lokasi berburu berita dan narasumber, namun pada kenyataannya berita itu berubah di tangan redaktur. Alasan klasik yang sering diucapkan oleh redaktur sebuah media adalah menyangkut kebijakan pemimpin media atau pemilik media.
Namun demikian, Bintang meminta semua pihak tidak usah risau atau marah atas perubahan paradigma dunia pers di Indonesia sekarang. Sejalan dengan kemajuan perkembangan teknologi sarana media sosial atau medsos, ternyata memiliki kemampuan penyebaran informasi dari tangan ke tangan yang malah lebih cepat.
"Menurut saya, pada akhirnya media mainstream yang meremehkan hak rakyat kecil akan surut ditinggal pergi oleh rakyat. Apakah itu media cetak atau elektronik yang kebanyakan dikuasai kapitalis atau konglomerat lambat laun akan memasuki senjakala," ucapnya.
Sebesar apapun kemampuan subsidi yang dipompakan tidak akan mampu mengembalikan hati rakyat yang sudah luka kepada media cetak. Namun Bintang tetap mewanti-wanti agar wartawan sejati tidak melakukan korupsi hak informasi rakyat.
"Meniadakan informasi yang aktual yang menjadi hak rakyat dengan alasan yang melawan akal sehat, itu identik korupsi moralitas namanya. Dan menjadi ancaman bagi dunia pers ke depan," ujar Bintang mengakhiri komentarnya.
[rus]
