Berita

Peluncuran Program Jakarta Satu/Dok

Nusantara

Pemprov DKI Integrasikan Data Dengan Sistem Berbasis Peta Dasar Tunggal

KAMIS, 06 DESEMBER 2018 | 16:49 WIB | LAPORAN:

Untuk menerapkan good governance yang sistematis berdasarkan satu pengelolaan data, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program Satu Peta, Satu Data dan Satu Kebijakan yang terangkum dalam program "Jakarta Satu".

Program tersebut telah diluncurkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di Balaikota DKI, 17 Januari 2018 lalu.

"Melalui sistem ini, kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi. Jadi Jakarta Satu sebagai salah satu contoh perubahan menuju good governance sistematis yang sedang kita mulai," kata Anies, Kamis (6/12).


Dengan adanya Jakarta Satu, data-data dari seluruh SKPD akan terintegrasi dan dapat diakses langsung oleh Pemprov DKI Jakarta di dalam peta dasar tunggal.

"Nah, dengan program ini, maka kita bisa mengintegrasikan. Harapannya, mengingkatkan keakuratan, keputusan, kebijakan dan langsung bagi Pemprov DKI Jakarta. Kita juga bisa meningkatkan pendapatan," jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi (Diskominfotik) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania mengatakan Jakarta Satu disebut sebagai Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan karena sistem pengawasan ini mengintegrasikan semua data ke dalam peta dasar tunggal. Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta tanpa kecuali memiliki satu acuan data dan peta yang sama.

"Melalui sistem ini, kebijakan yang diambil Pemprov dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi. Peta dan informasi data itu akan diperbarui secara berkala oleh setiap SKPD agar lebih akurat. Dengan Jakarta Satu berarti Jakarta semakin meningkatkan lagi pemanfaatan Big Data," kata Atika. [lov]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya