Berita

Peluncuran Program Jakarta Satu/Dok

Nusantara

Pemprov DKI Integrasikan Data Dengan Sistem Berbasis Peta Dasar Tunggal

KAMIS, 06 DESEMBER 2018 | 16:49 WIB | LAPORAN:

Untuk menerapkan good governance yang sistematis berdasarkan satu pengelolaan data, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program Satu Peta, Satu Data dan Satu Kebijakan yang terangkum dalam program "Jakarta Satu".

Program tersebut telah diluncurkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di Balaikota DKI, 17 Januari 2018 lalu.

"Melalui sistem ini, kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi. Jadi Jakarta Satu sebagai salah satu contoh perubahan menuju good governance sistematis yang sedang kita mulai," kata Anies, Kamis (6/12).


Dengan adanya Jakarta Satu, data-data dari seluruh SKPD akan terintegrasi dan dapat diakses langsung oleh Pemprov DKI Jakarta di dalam peta dasar tunggal.

"Nah, dengan program ini, maka kita bisa mengintegrasikan. Harapannya, mengingkatkan keakuratan, keputusan, kebijakan dan langsung bagi Pemprov DKI Jakarta. Kita juga bisa meningkatkan pendapatan," jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi (Diskominfotik) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania mengatakan Jakarta Satu disebut sebagai Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan karena sistem pengawasan ini mengintegrasikan semua data ke dalam peta dasar tunggal. Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta tanpa kecuali memiliki satu acuan data dan peta yang sama.

"Melalui sistem ini, kebijakan yang diambil Pemprov dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi. Peta dan informasi data itu akan diperbarui secara berkala oleh setiap SKPD agar lebih akurat. Dengan Jakarta Satu berarti Jakarta semakin meningkatkan lagi pemanfaatan Big Data," kata Atika. [lov]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya