Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak terima dengan penyebutan kelompok kriminal bersenjata oleh pemerintah Indonesia.
Terkait aksi pembunuhan 31 pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga akhir pekan lalu.
Wakil Direktur Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai, pemerintah mesti menyelesaikan masalah tersebut secara komprehensif dan tidak mementingkan pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih.
"Pemerintah mesti melakukan upaya penegakan hukum dan harus mencari penyelesaian masalah Papua secara komprehensif. Jangan hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi saja," jelasnya saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu, (5/12).
Menurut Tigor, pemerintah juga mesti memperlakukan warga Papua sebagaimana mestinya. Dengan mengedepankan azas kemanusiaan.
"Pemerintah mesti memberikan perlakukan orang asli Papua secara setara dan pengakuan terhadap hak dasar kultural mereka," katanya.
Tigor mengakui bahwa gerakan perlawanan yang dilakukan OPM menguat pasca peringatan free west Papua pada 1 Desember lalu.
"Gerakan perlawanan Papua memang secara kualitatif meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, baik dalam sayap perjuangan sipil maupun bersenjata. Ini terbukti dari upaya mereka untuk merayakan tanggal 1 Desember kemarin sebagai hari kemerdekaan Papua," paparnya.
[wah]
