Berita

Nusantara

Pemerintah Jangan Cuma Fokus Bangun Infrastruktur Di Papua

KAMIS, 06 DESEMBER 2018 | 01:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak terima dengan penyebutan kelompok kriminal bersenjata oleh pemerintah Indonesia.

Terkait aksi pembunuhan 31 pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga akhir pekan lalu.

Wakil Direktur Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai, pemerintah mesti menyelesaikan masalah tersebut secara komprehensif dan tidak mementingkan pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih.


"Pemerintah mesti melakukan upaya penegakan hukum dan harus mencari penyelesaian masalah Papua secara komprehensif. Jangan hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi saja," jelasnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu, (5/12).

Menurut Tigor, pemerintah juga mesti memperlakukan warga Papua sebagaimana mestinya. Dengan mengedepankan azas kemanusiaan.

"Pemerintah mesti memberikan perlakukan orang asli Papua secara setara dan pengakuan terhadap hak dasar kultural mereka," katanya.

Tigor mengakui bahwa gerakan perlawanan yang dilakukan OPM menguat pasca peringatan free west Papua pada 1 Desember lalu.

"Gerakan perlawanan Papua memang secara kualitatif meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, baik dalam sayap perjuangan sipil maupun bersenjata. Ini terbukti dari upaya mereka untuk merayakan tanggal 1 Desember kemarin sebagai hari kemerdekaan Papua," paparnya. [wah]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya