REUNI Akbar Mujahid 212 "memutihkan Jakarta" pada Minggu 2 Desember 2018.
Terlepas dari polemik angka pesertanya, yang diklaim panitia mencapai 8 juta orang, adalah fakta bahwa lautan manusia berbaju putih terekam kamera yang beterbangan di langit Silang Monas.
Warga Jakarta yang bepergian pada Minggu itu pasti menyaksikan hampir semua sudut ibu kota diwarnai arak-arakan peserta reuni, bahkan sejak malam sebelum acara dibuka.
Tak terbantah kepiawaian panitia untuk menjadikan Reuni 212 sebagai pentas kolosal. Menampilkan semangat membara yang tentu tak bisa dimaknai oleh penafsir tunggal. Sentimen agama, tak bisa dibantah, merupakan magnet yang dapat mengumpulkan jutaan orang dalam satu kesempatan sempit.
Dan merupakan lain kisah bila sejumlah media massa besar enggan menjadikan betapa gregetnya Reuni 212 sebagai headline mereka di esok harinya. Wajar bila sebagian bangsa Indonesia berposisi kontra menyikapi Reuni 212.
Namun, bau politik yang meluap dari langgam Reuni 212 tentu tak perlu dibantah, mengingat situasi politik menjelang agenda pemilihan presiden tahun depan. Tak perlu ditepis-tepis simbol politik mewarnai lapangan reuni.
Faktanya, Prabowo Subianto satu-satunya capres yang diundang dan memenuhi undangan panitia (dengan perasaan terhormat). Di sisi lain panitia tak mengharapkan kehadiran Presiden sekaligus capres, Joko Widodo. Alasannya, kurang respek terhadap gerakan 212. Juga memenuhi amanat Sang Imam Besar, Rizieq Shihab, yang menilai Jokowi sebagai common enemy umat Islam Indonesia.
Nuansa dukungan terhadap Prabowo sangat terasa dari arena Reuni 212. Lihat saja susunan panitianya, sejumlah nama merupakan anggota tim pemenangan Prabowo-Sandi. Sebutlah Neno Warisman, Hasan Haikal dan Muhammad Al Khaththath. Beberapa hari sebelumnya, analis politik mengatakan Reuni Akbar Mujahid itu akan menjadi momen unjuk kekuatan massa Prabowo-Sandi.
Dari arena reuni eksplisit terdengar fatwa haram memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai pendukung penista agama. Massa dalam posisi berlawanan dengan yang mereka sebut kelompok anti syariah. Massa dalam barisan yang sama dengan capres dan cawapres hasil ijtima ulama. Tentu kita tahu arahnya ke mana.
Tetapi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyatakan tak ada pelanggaran aturan kampanye dari Reuni 212. Peserta Reuni 212 tampaknya cukup memahami imbauan dari panitia untuk tidak membawa atribut politik.
Elite pendukung Prabowo merasa lega. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, terang-terangan berharap elektabilitas Prabowo terus menanjak pasca Reuni 212.
Di sisi lain, pihak lawan Prabowo tetap dingin, seolah tak ada kekhawatiran. Ya, bagi mereka, pendukung Prabowo itu-itu lagi dan itu-itu saja. Para peserta Reuni 212 adalah kalangan pemilih loyal Prabowo yang dari dulu itu-itu saja.
Ditambah lagi, para ulama dan tema kesatuan umat Islam tentu sangat universal dan menjadi magnet berdaya besar untuk mengumpulkan jutaan orang dalam satu kesempatan akbar.
Masih terlalu dini untuk memvonis elektabilitas Prabowo pasca Reuni 212 yang dihadiri jutaan manusia. Bukan Prabowo yang memutihkan Jakarta pada Minggu kemarin, melainkan daya tarik semangat bela agama dan ulama.
Prabowo masih jauh tertinggal dari Jokowi. Prabowo tetap punya tugas besar untuk membuktikan dirinya masih dan semakin diminati publik. Jika kubu Prabowo menolak survei pesanan dan lebih mengimani kekuatan massa riil, pembuktian harus dilakukan.
Mampukah Prabowo "menduplikasi" histeria Reuni 212 dalam kampanye terbuka yang dimulai pada Maret 2019? Bisakah Prabowo "memutihkan Jakarta" atas namanya sendiri?
[***]
