FOKUS pada upaya mengakhiri kemiskinan demi mencapai kesetaraan sosial melalui pembangunan infrastruktur kota Jakarta, Ir. H. Joko Widodo pada hari Sabtu 15 September 2012, di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara bersama rakyat yang tergabung di Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta, Serikat Becak Jakarta (Sebaja), Komunitas Juang Perempuan (KJP), dan Urban Poor Consortium (UPC) menjalin kesepakatan yang tertuang ke dalam sebuah Kontrak Politik.
Perjanjian
Di dalam Kontrak Politik yang ditandatangani Ir.H. Joko Widodo berjudul Jakarta Baru dengan sub judul Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga tertera secara hitam di atas putih:
1. Warga dilibatkan dalam Penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), Perencanaan dan pengawasan program pembangunan kota
2. Pemenuhan dan perlindungan hak - hak warga kota , meliputi : a) kampung illegal yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik. b) Pemukiman Kumuh tidak digusur tapi ditata. Pemukiman kumuh yang berada di atas tanah milik swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya, pembangunan Jakarta akan dimulai dari kampung-kampung miskin, c) Perlindungan dan penataan ekonomi informal: PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional.
3. Keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga kota. Secarik kertas berjudul Kontrak Politik yang ditandatangani oleh Ir. H. Joko Widodo sebagai calon gubernur DKI Jaya pada hakikatnya merupakan pengejawantahan semangat Pembangunan Berkelanjutan yang telah dideklarasikan oleh Persatuan Bangsa Bangsa sebagai proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kepentingan generasi masa depan†.
Pembangunan berkelanjutan memang faktor utama yang wajib dihadapi demi mencapai sasaran utama pembangunan berkelanjutan yaitu bagaimana menatalaksanakan pembangunan tanpa mengorbankan lingkungan alam dan lingkungan sosial.
Agenda pembangunan berkelanjutan wajib untuk diperhatikan, dipedulikan dan diejawantahkan demi mencegah lingkungan hidup apalagi rakyat jatuh menjadi korban gelora semangat pembangunan ragawiah di planet bumi ini.
Menepati Janji
Ketika Ir.H. Joko Widodo menjadi gubernur Jakarta, terbukti beliau menepati janji-janji kerakyatan dan kemanusiaan yang tertuang di dalam Kontrak Politik Jakarta Baru.
Namun takdir menetapkan bahwa Ir. H. Joko Widodo kemudian terpilih menjadi presiden Republik Indonesia. Tak jelas, apakah pemerintah sadar eksistensi Kontrak Politik yang ditandatangani Jokowi itu. Andaikata sadar maka pasti janji-janji di dalam Kontrak Politik yang dijalin Jokowi dengan rakyat pasti ditepati. Mustahil pemerintah tega mengkhianati perjanjian dengan rakyat.
Pelaksana pembangunan pasti melanjutkan semangat kerakyatan dan kemanusiaan yang tertuang di dalam Kontrak Politik berjudul Jakarta Baru bersub-judul Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga di mana warga dilibatkan dalam penyusunan rencana Tata Ruang Wilayah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perencanaan dan pengawasan program pembangunan kota yang menjanjikan pemukiman kumuh bukan digusur tetapi ditata selaras dengan sila Kemanusiaan Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial untuk bukan sebagian namun seluruh rakyat Indonesia. MERDEKA!
[****]
Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan
