Berita

Nusantara

BPJS Kesehatan Justru Banyak Mengorbankan Kepentingan Pasien

RABU, 05 DESEMBER 2018 | 02:29 WIB | LAPORAN:

Kinerja BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan Komite III DPD RI.

Konsep pelindungan kesehatan di Indonesia masih ambigu karena mencampuradukkan sistem jaminan sosial dengan asuransi. Akibatnya, kinerja BPJS Kesehatan sebagai institusi terdepan untuk menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional tidak berjalan memuaskan.

"Harusnya konsep perlindungan sosial kesehatan di Indonesia itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Jadi rakyat miskin kalau mau berobat sepenuhnya ditanggung oleh negara. Akibat konsep pelindungan sosial yang menggabungkan pola jaminan sosial dan asuransi, pengelolaan BPJS Kesehatan menjadi kacau balau," jelas Sekjen Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Patrianef dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite III DPD RI di Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/12).


Patrianef menyampaikan, konsep perlindungan sosial kesehatan di Indonesia seharusnya mengimplementasikan amanat pasal 34 UUD 1945.

"Akibat konsep yang pelindungan sosial jaminan kesehatan yang ambigu, program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana amanat undang-undang menjadi tidak berjalan baik. Rumah sakit banyak merugi dan tidak berkembang, pasien tidak terlayani dengan baik, banyak perusahaan farmasi dan alat kesehatan tertekan," paparnya.

Patrianef menambahkan, komitmen pemerintah menjalankan program JKN juga masih rendah. Hal tersebut dilihat dari minimnya APBN yang dialokasikan untuk bidang kesehatan hanya sekitar lima persen. Padahal, idealnya alokasi APBN untuk bidang kesehatan sebesar 10 persen.

Anggota DPD Muhammad Nabil mengakui jika BPJS Kesehatan telah gagal menjalankan program JKN. BPJS Kesehatan diibaratkannya punya semangat besar tapi tenaga kurang.

"Pelayanan kesehatan kepada masyarakat sejak ada BPJS Kesehatan justru malah rumit dibandingkan sebelum ada BPJS Kesehatan," ujarnya.

Senada, anggota DPD Chaidir Djafar menilai jika program-program BPJS Kesehatan telah banyak mengorbankan kepentingan pasien, dokter, rumah sakit dan perusahaan farmasi.

"Buat apa BPJS Kesehatan dipertahankan kalau keberadaannya justru mengorbankan banyak pihak," katanya. [wah]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya