Berita

Jokowi terima LAM Riau/Setkab

Politik

Presiden Jokowi Dipinang Untuk Menerima Gelar Datuk Sri Setia Amanah Negara

SELASA, 04 DESEMBER 2018 | 17:07 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Lembaga Adat Melayu Riau akan menganugerahkan gelar adat Datuk Sri Setia Amanah Negara kepada Presiden Joko Widodo pada 15 Desember mendatang. Gelar itu berarti seorang pembesar, seorang petinggi, yang berseri-seri, bercahaya, memegang amanah negara yang dibebankan.

Rencana pemberian gelar adat itu disampaikan oleh Penghubung Lembaga Adat Melau Kapitra Ampera, didampingi Ketua Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Datuk Al Azhar, Ketua Harian Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Syahril Abu Bakar, dan Ketua Adat Lembaga Adat Melayu Kabupaten dan Datuk lain dari enam kabupaten saat bertemu Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/12).

Selain itu hadir juga saat itu Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim dan Ketua DPRD Riau Septina Primawati. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.


Selain meminang Presiden Jokowi untuk menerima gelar adat, dalam kesempatan itu LAM Riau juga meminta kesediaan Presiden untuk menghadiri pencanangan nasional sertifikasi pada masyarakat adat dan penyerahan 6.000 sertifikat TORA kepada masyarakat Riau, dan juga parade kebudayaan menyambut kebahagiaan masyarakat Riau, yang akan dilaksanakan pada tanggal yang sama.

Dilansir dari laman Setkab, usai pertemuan Ketua Umum LAM Riau Datuk Al Azhar kepada wartawan mengatakan, melalui beberapa musyawarah dan beberapa kesepakatan maka LAM Riau sudah sepakat memberikan ucapan berterima kasih sekalung budi.

"Tanda kita menyampaikan terima kasih yang dapat dilakukan Lembaga Adat Melayu Riau itu ya tertinggi adalah dengan memberikan gelar kepada yang Presiden, Datuk Sri Setia Amanah Negara, yang berarti bahwa beliau adalah seorang pembesar, seorang petinggi, Datuk yang berseri-seri, bercahaya, memegang amanah negara yang dibebankan kepada beliau," kata Al Azhar.

Ketua Harian LAM Riau Datuk Syahril Abu Bakar menambahkan, pemberian gelar itu didasari kenyataan, setelah lebih kurang 17 tahun lamanya masyarakat Riau pada umumnya didatangi oleh asap, lalu Presiden mengambil kebijakan jangan lagi ada asap di Provinsi Riau.

"Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini sebagaimana yang kita ketahui, asap sudah tidak ada lagi di negeri kami. Ini hal-hal yang menjadi dasar," ungkap Syahril.

Selain itu, Syahril menunjuk kembalinya Blok Rokan di Provinsi Riau, di enam Kabupaten/Kota kepada bangsa Indonesia, dikelola oleh Pertamina.

"Dan Alhamdulillah pemerintah daerah melalui perusahaan daerah dapat bersama-sama mengelola Blok Rokan," sambung Syahril.

Ketua Harian LAM Riau itu juga menunjuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2018 tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sehingga tanah milik bersama, diakui, dan sekaligus dapat disertifikatkan.

"Ini perjuangan panjang LAM Riau, hampir 20 yahun kami memperjuangkan ini dan di luar dugaan kami, yang selama ini kami butuh pengakuan, dan Presiden telah mengembalikan kepada masyarakat adat dan sekaligus memberikan  status sertifikat kepada tanah adat ini," ujarnya.

Selain itu, juga ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2018 menyangkut penataan kembali tentang perkebunan kelapa sawit, dimana hampir 3 juta hektar kebun kelapa sawit yang ada di Riau yang selama ini tidak bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat kini bisa ditata kembali.

Menurut Syahril, dengan kebijakan ini alhamdulilah mungkin ada 2 juta hektar yang bisa masyarakat adat bersama-sama pengusaha tempatan untuk dapat mengelola hasil bumi ini.

Kemudian lagi, sambung Syahril, 15 tahun terakhir ini CPP Blok dikelola oleh Pertamina bersama dengan perusahaan daerah. Alhamdulilah beberapa bulan terakhir ini sudah ditetapkan bahwa CPP Blok itu murni masyarakat Riau, Pemda Riau yang mengelolanya. Tidak ikut Pertamina di sana lagi.

"Ini yang menjadi dasar kami disamping adanya jalan tol dan lain-lain sebagainya, membuat kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah pada hari ini yang kebetulan dijabat oleh Bapak Joko Widodo bersama Bapak Jusuf Kalla. Kami memberikan gelar adat kepada beliau sebagai ingatan budi kepada Presiden," ungkapnya seraya menambahkan, tampaknya Presiden berkenan datang. [rus]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya