Berita

Pimpinan KPK dan elite parpol/RMOL

Hukum

Nasdem Punya Alasan Tidak Teken SIPP Yang Disodorkan KPK

SELASA, 04 DESEMBER 2018 | 16:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Partai politik peserta Pemilu serentak 2019 menandatangani Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) di Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018.

Acara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut dihadiri 14 elite partai politik, kecuali PKS dan PBB yang tidak tampak mengirimkan perwakilannya.

Dari 14 elite parpol itu, tidak semuanya bersedia membubuhkan tandatangannya. Seperti halnya Partai Nasdem, parpol besutan Surya Paloh itu menolak meneken SIPP itu.


Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Platte menilai pakta integritas itu tidak lebih dari slogan-slogan yang kurang efektif hasilnya.

"Kami tidak ingin bahwa pemberantasan korupsi itu sebagai retorika politik dan retorika publik," ujar Johnny di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (4/11).

Johnny menerangkan menolak SIPP bukan berarti menolak pemberantasan korupsi. Ditegaskan, Nasdem sudah melakukan pemberantasan korupsi dengan caranya sendiri.

"Dan kami sudah melakukannya dan akan terus melakukannya melaui politik tanpa mahar, politik tanpa syarat, politik menjaga integritas," pungkasnya. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya