Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

DPD Counter Propaganda Isu Kelapa Sawit Indonesia

SENIN, 03 DESEMBER 2018 | 23:52 WIB | LAPORAN:

Industri kelapa sawit sempat menjadi primadona ekonomi nasional dan ekonomi daerah khususnya di Sumatera Selatan.

Kini sawit Sumsel seolah terabaikan. Komoditas yang dahulu menjadi primadona terkesan mulai ditinggalkan. Bahkan, sawit Sumsel  menghadapi beragam masalah dan tantangan.

"Kita ketahui Uni Eropa melakukan penolakan kelapa sawit kita. Alasan resmi karena kelapa sawit dianggap merusak lingkungan terutama hutan dan lahan gambut," kata Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis saat membuka Seminar Kelapa Sawit 2018 di Palembang, Senin (3/12).


Dia menambahkan, isu kebakaran hutan yang terjadi beberapa tahun lalu memberi legitimasi alasan tersebut. Namun, dari sidang-sidang Uni Eropa adalah dalih semata.

"Alasan sebenarnya adalah mereka ingin melindungi industri minyak bunga matahari yang memang menjadi komoditas di banyak negara di Eropa," ujar Darmayanti.

Menurutnya, saat ini DPD telah berupaya sekuat tenaga memperjuangkan agar industri kelapa sawit bisa terangkat lagi. Dalam berbagai kunjungan, DPD melakukan counter terhadap kampanye kelapa sawit yang merugikan.

"Memang tidak semua berhasil, terutama di negara-negara Eropa Barat. Namun di negara Eropa Timur seperti Rusia dan Bulgaria kampanye ini mendapat sambutan positif," jelas Darmayanti.

Rusia bahkan telah berkomitmen untuk tetap membeli kelapa sawit Indonesia.

"Kampanye counter propaganda kelapa sawit ini tentu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang juga giat melakukan itu," kata Darmayanti.

Selain itu, DPD juga tengah berupaya agar kelapa sawit punya diversifikasi produk. Salah satu yang mungkin adalah membuat biodiesel.
"Indonesia masih menjadi net importer BBM. Pemanfaatan kelapa sawit bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM," ujar Darmayanti.

Solusi lain yang bisa diambil terutama dalam jangka pendek dan jangka menengah seperti pemenuhan standar mutu lingkungan. Agar bisa menjangkau pasar-pasar yang saat ini menolak.

"Selain itu peningkatan daya saing produk sawit melalui peningkatan produktivitas melalui efisiensi usaha, replanting dan menjamin ketersediaan infrastruktur yang baik. Dengan demikian, harga kelapa sawit Indonesia makin bisa bersaing di pasaran internasional," demikian Darmayanti. [wah] 

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya