Kegiatan yang kini populer sebagai Reuni 212 adalah agenda politik. Tidak ada dalam ajaran Islam. Dan dalam pelaksanaannya pun tidak ada tolabul ilmi di dalamnya.
Cara terbaik dalam memandang peristiwa ini adalah dengan menggunakan kacamata politik praktis.
Demikian dikatakan aktivis Andi Soebijakto, petang ini, Minggu (2/12).
Namun Andi meminta agar masyarakat Indonesia pada umumnya tetap berhati-hati pada agenda pecah belah dengan menggunakan simbol-simbol sektarianisme.
“Konflik komunal selalu berangkat dalam bentangan gap yang menimbulkan tekanan gaya yang bisa menimbulkan energi massa. Massa emosioinal karena rendahnya pengetahuan (pendidikan), ekonomi, ideologi, dan lain-lain,†ujarnya.
Andi mencontohkan tragedi yang terjadi di Libya, Suriah, Yaman, yang sering diberi label Arab Spring. Tragedi di negara-negara itu, sebutnya lagi, merupakan agenda negara superpower. Hanya di Iran upaya mereka gagal karena bentengnya dan intelejennya terlalu kuat ditembus.
“Ingat pula manipulasi simbol semacam ini sudah berulang berakhir dengan destruksi. Karena orang tidak sabar untuk tidak mengeksploitasi dan memanipulasi kumpulan massa yang menawan karena ketidak tahuannya agenda aktor-aktor utama yang pandai menyaru,†urainya.
Jika “ada apa-apaâ€, sambung dia, aktor itu akan lari minta perlindungan negara pendukung atau dititipkan suaka pada negara boneka.
“Jika berhasil segelintir aktor yang menikmati,†tambahnya.
Semua kerusuhan dan destruksi berawal dari kesenangan bersama soal isu-isu yang menarik, seperti suku, agama, ras, antar golongan dan madzab. Tetapi itu hanya kamuflase.
“Memang membius dan seolah-olah untuk sesuatu yang besar dan transendental. Tapi hakekatnya agenda politik tentu untuk kepentingan politik negara, kelompok tertentu,†masih ujarnya.
Di sisi lain, dia juga prihatin dengan masyarakat digital yang menurutnya semakin mendangkalkan pengetahuan publik. Ironisnya, di saat bersama, negara tidak punya strategi yang mujarab. Apalagi intelejen negara kurang kapabel menghadapi dinamika terkini dan gagal fokus.
“Semoga semua ini jadi pembelajaran kita bersama. Tidak ada yang salah. Semua ihtiar adalah sah. Masalahnya bagaimana masing-masing sektor bekerja sungguh membuktikan diri jadi pelayan terbaik bagi negara dan rakyat,†demikian Andi Soebjikato.
[dem]
