Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

Nasdem Minta Prabowo Berhenti Ngawur

MINGGU, 02 DESEMBER 2018 | 03:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia terus mengalami kemajuan. Di zaman Orde Baru, Indonesia memang sempat terpuruk. Tapi di era reformasi, Indonesia melejit dalam pemberantasan korupsi.

Dengan kata lain, korupsi yang marak diberantas di era saat ini merupakan cermin bahwa sistem telah berjalan dengan baik. Hal ini berbeda di zaman Orba. Saat itu, tidak ada lembaga pemberantas korupsi. Termasuk juga tidak ada keberanian masyarakat mengkritik korupsi.

Begitu kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menanggapi pernyataan calon presiden, Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.    


“Prabowo harus bisa membedakan sistem yang berjalan di negara otoriter seperti zaman orde baru dan era demokrasi sekarang. Di Jaman orde baru jika ada orang yang berani kritik karena korupsi maka bisa-bisa orang tersebut akan dibungkam. Berbeda dengan sekarang yang semua harus transparan,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (1/12).

Willy Aditya menguraikan, di era Orba semua serba tertutup dan absolut di tangan penguasa. Aparat keamanan, kata dia, bekerja atas perintah penguasa.

Setelah reformasi, semua itu mulai ditata ulang. KPK muncul sebagai garda terdepan memberantas korupsi.ormasi hal itu ditata ulang bahkan kita melahirkan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi bersama Kejaksaan dan Polri.

“Kalau Prabowo mau jujur, pemberantasan korupsi saat ini tentunya disebabkan keterbukaan dan pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Apa penegak hukum jaman orde baru berani seperti sekarang?” tanyanya.

Atas alasan itu, dia meminta Prabowo untuk berhenti membuat sebaran hoax. Apalagi sebaran itu dilakukan di negara tetangga.

“Prabowo sebaiknya berhentilah menggunakan cara kampanye ngawur, dan berikanlah gagasan untuk pembanding,” tutupnya. [ian]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya