Berita

Louisa Hanoune/Net

Dunia

PEMBICARAAN DAMAI SAHARA

Sekjen Partai Pekerja Aljazair Pertanyakan Aksi Tutup Mulut Pemerintah

SABTU, 01 DESEMBER 2018 | 08:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sampai hari ini pemerintah Aljazair belum memberikan respon apapun terkait tawaran Maroko untuk melakukan pembicaraan demi menciptakan hubungan yang lebih baik bagi kedua negara tetangga di kawasan Afrika Utara itu.

Tawaran itu disampaikan Raja Muhammad VI dalam peringatan Green March, tanggal 6 November lalu. Green March adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi 43 tahun lalu ketika rakyat Maroko secara simbolik menyatukan kembali wilayah kerajaan itu yang sempat dipisahkan oleh kolonialisme. Sekitar 350 ribu rakyat Maroko ketika itu memasuki wilayah Sahara di selatan menyusul keputusan Spanyol untuk angkat kaki.

Raja Muhammad VI dalam pidatonya mengajak Aljazair yang di masa lalu bersama Maroko berjuang mengusir penjajah untuk membicarakan persoalan yang membuat hubungan kedua negara menjadi renggang.


Hubungan kedua negara memburuk menyusul keputusan Aljazair menampung kelompok Polisario yang mengklaim Sahara sebagai negara yang merdeka. Kelompok ini ditampung Aljazair di Kamp Tindouf. Aljazair tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga bantuan persenjataan.

Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Aljazair, Louisa Hanoune, mengatakan, dirinya tidak habis pikir mengapa pemerintah Aljazair belum juga memberikan respon atas tawaran dari Maroko itu.

“Raja Maroko telah menyampaikan sebuah undangan untuk dialog tanpa kondisi atau tabu apapun kepada pemerintah Aljazair. Kami tidak mengerti mengapa sampai kini korps diplomatik Aljazair masih berdiam diri,” ujarnya seperti diberitakan media Aljazair, TSA, seperti dikutip dari SahabatMaroko.Com.  

Di sisi lain, dia mendukung permintaan Aljazair untuk menggelar pertemuan para menteri luar negeri negara-negara Arab di kawasan Maghribi (AMU). Walaupun  menurutnya pertemuan AMU adalah persoalan yang lain, namun itu bisa membuka pintu ke arah dialog kedua negara.

Dia menambahkan bahwa korps diplomatik Aljazair selama ini membuat setiap orang terbiasa untuk merespon dengan kekerasan semua situasi di masa lalu. [dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya