Berita

Louisa Hanoune/Net

Dunia

PEMBICARAAN DAMAI SAHARA

Sekjen Partai Pekerja Aljazair Pertanyakan Aksi Tutup Mulut Pemerintah

SABTU, 01 DESEMBER 2018 | 08:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sampai hari ini pemerintah Aljazair belum memberikan respon apapun terkait tawaran Maroko untuk melakukan pembicaraan demi menciptakan hubungan yang lebih baik bagi kedua negara tetangga di kawasan Afrika Utara itu.

Tawaran itu disampaikan Raja Muhammad VI dalam peringatan Green March, tanggal 6 November lalu. Green March adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi 43 tahun lalu ketika rakyat Maroko secara simbolik menyatukan kembali wilayah kerajaan itu yang sempat dipisahkan oleh kolonialisme. Sekitar 350 ribu rakyat Maroko ketika itu memasuki wilayah Sahara di selatan menyusul keputusan Spanyol untuk angkat kaki.

Raja Muhammad VI dalam pidatonya mengajak Aljazair yang di masa lalu bersama Maroko berjuang mengusir penjajah untuk membicarakan persoalan yang membuat hubungan kedua negara menjadi renggang.


Hubungan kedua negara memburuk menyusul keputusan Aljazair menampung kelompok Polisario yang mengklaim Sahara sebagai negara yang merdeka. Kelompok ini ditampung Aljazair di Kamp Tindouf. Aljazair tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga bantuan persenjataan.

Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Aljazair, Louisa Hanoune, mengatakan, dirinya tidak habis pikir mengapa pemerintah Aljazair belum juga memberikan respon atas tawaran dari Maroko itu.

“Raja Maroko telah menyampaikan sebuah undangan untuk dialog tanpa kondisi atau tabu apapun kepada pemerintah Aljazair. Kami tidak mengerti mengapa sampai kini korps diplomatik Aljazair masih berdiam diri,” ujarnya seperti diberitakan media Aljazair, TSA, seperti dikutip dari SahabatMaroko.Com.  

Di sisi lain, dia mendukung permintaan Aljazair untuk menggelar pertemuan para menteri luar negeri negara-negara Arab di kawasan Maghribi (AMU). Walaupun  menurutnya pertemuan AMU adalah persoalan yang lain, namun itu bisa membuka pintu ke arah dialog kedua negara.

Dia menambahkan bahwa korps diplomatik Aljazair selama ini membuat setiap orang terbiasa untuk merespon dengan kekerasan semua situasi di masa lalu. [dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya