Berita

Louisa Hanoune/Net

Dunia

PEMBICARAAN DAMAI SAHARA

Sekjen Partai Pekerja Aljazair Pertanyakan Aksi Tutup Mulut Pemerintah

SABTU, 01 DESEMBER 2018 | 08:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sampai hari ini pemerintah Aljazair belum memberikan respon apapun terkait tawaran Maroko untuk melakukan pembicaraan demi menciptakan hubungan yang lebih baik bagi kedua negara tetangga di kawasan Afrika Utara itu.

Tawaran itu disampaikan Raja Muhammad VI dalam peringatan Green March, tanggal 6 November lalu. Green March adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi 43 tahun lalu ketika rakyat Maroko secara simbolik menyatukan kembali wilayah kerajaan itu yang sempat dipisahkan oleh kolonialisme. Sekitar 350 ribu rakyat Maroko ketika itu memasuki wilayah Sahara di selatan menyusul keputusan Spanyol untuk angkat kaki.

Raja Muhammad VI dalam pidatonya mengajak Aljazair yang di masa lalu bersama Maroko berjuang mengusir penjajah untuk membicarakan persoalan yang membuat hubungan kedua negara menjadi renggang.


Hubungan kedua negara memburuk menyusul keputusan Aljazair menampung kelompok Polisario yang mengklaim Sahara sebagai negara yang merdeka. Kelompok ini ditampung Aljazair di Kamp Tindouf. Aljazair tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga bantuan persenjataan.

Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Aljazair, Louisa Hanoune, mengatakan, dirinya tidak habis pikir mengapa pemerintah Aljazair belum juga memberikan respon atas tawaran dari Maroko itu.

“Raja Maroko telah menyampaikan sebuah undangan untuk dialog tanpa kondisi atau tabu apapun kepada pemerintah Aljazair. Kami tidak mengerti mengapa sampai kini korps diplomatik Aljazair masih berdiam diri,” ujarnya seperti diberitakan media Aljazair, TSA, seperti dikutip dari SahabatMaroko.Com.  

Di sisi lain, dia mendukung permintaan Aljazair untuk menggelar pertemuan para menteri luar negeri negara-negara Arab di kawasan Maghribi (AMU). Walaupun  menurutnya pertemuan AMU adalah persoalan yang lain, namun itu bisa membuka pintu ke arah dialog kedua negara.

Dia menambahkan bahwa korps diplomatik Aljazair selama ini membuat setiap orang terbiasa untuk merespon dengan kekerasan semua situasi di masa lalu. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya