Parelemen Sri Lanka diperkirakan akan meloloskan rencana pemotongan gaji menteri dan biaya perjalanan dalam sebuah sesi yang digelar sore ini (Jumat, 30/11).
"Sekretaris untuk setiap dan semua kementerian tidak memiliki
wewenang untuk menyetujui pembayaran untuk gaji Menteri, Menteri Negara,
Wakil Menteri dan staf pribadi mereka dan juga dilarang membiayai
pengeluaran yang dikeluarkan dalam perjalanan luar negeri, perjalanan
udara internal termasuk penggunaan helikopter,†begitu bunyi sebuah
kertas pesanan merinci gerakan untuk dibacakan pada sesi parelemen hari
ini (Jumat, 30/11).
"Setiap orang yang melakukan tindakan apa
pun yang melanggar resolusi ini akan ditangani sesuai dengan hukum,"
sambung kertas yang sama seperti dimuat Reuters.
Sri Lanka diketahui telah terkunci dalam kemacetan politik selama lebih dari sebulan sejak Presiden Maithripala Sirisena menggantikan mantan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dengan Rajapaksa, yang kemudian dua kali dipecat oleh parlemen tetapi menolak mengundurkan diri.
Sri Lanka diketahui telah terkunci dalam kemacetan politik selama lebih dari sebulan sejak Presiden Maithripala Sirisena menggantikan mantan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dengan Rajapaksa, yang kemudian dua kali dipecat oleh parlemen tetapi menolak mengundurkan diri.
Negara-negara asing belum mengakui pemerintahan baru.
Para loyalis Rajapaksa memboikot pemungutan suara pada hari Kamis untuk memotong anggaran Perdana Menteri, yang melampaui 123 suara di parlemen yang beranggotakan 225 orang, dengan alasan gerakan itu tidak sah karena tinjauan hukum yang sedang berlangsung atas tindakan presiden.
[mel]
