Berita

Nusantara

Punya Kewenangan, Harusnya Jokowi Bisa Menjaga Kehormatan Islam

KAMIS, 29 NOVEMBER 2018 | 18:57 WIB | LAPORAN:

Ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjaga kehormatan agama Islam dikritisi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Tokoh HTI Ismail Yusanto mengatakan, salah satu ciri seorang presiden adalah memiliki kewenangan. Di bidang agama, presiden sangat berwenang menjaga kehormatan agama yang dianut oleh rakyatnya.

"Anda bisa menilai beliau jalankan kewenangan itu atau tidak. Kalau tidak maka dia presiden saja bukan pemimpin," katanya dalam diskusi bertajuk 'Reuni 212 Untuk Siapa?' di Gedung Juang, Menteng, Jakarta, Kamis (29/11).


Menurut Ismail, Jokowi memang tidak berwenang melakukan intervensi hukum atas kasus penodaan agama yang marak terjadi belakangan. Sebab, hal itu merupakan amanat hukum tata negara yang melarang lembaga eksekutif campur tangan dalam urusan yudikatif. Namun demikian, dengan kewenangan yang dimiliki, Jokowi sebenarnya bisa berbuat lebih.

"Dia punya kewenangan untuk mengganti kapolri jika dia tidak perform. Dia bisa ganti jaksa agung jika dia tidak perform," katanya.

Karena itu, Ismail tidak heran jika umat Islam ingin Indonesia dipimpin oleh orang yang lebih tegas.

"Saya kira publik punya alasan kuat. Kalau ini dibiarkan maka akan bahaya. Ibarat pilot dia akan selalu bertanya di sekelilingnya, kita mau turun atau naik," jelasnya. [wah]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya