Buruh Berharap Kartu Pekerja DKI Benar-Benar Terealisasi

. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Kartu Pekerja guna mengurangi beban ekonomi para buruh atau pekerja di ibukota.

Dengan kartu ini, buruh yang mengantongi KTP DKI dengan penghasilan setara upah minimum provinsi (UMP) hingga 10 persen di atas UMP DKI 2019, bisa berbelanja bahan-bahan pokok di JakGrosir yang harganya lebih murah dibanding harga pasar.

Pemilik Kartu Pekerja juga bisa naik bus Transjakarta gratis di 13 koridor, mendapat subsidi enam produk pangan setiap bulan, dan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi anak-anak buruh.

Ketua Umum Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FBTPI-KPBI), Abdul Rosid mengapresiasi hadirnya Kartu Pekerja, karena dianggap bertujuan baik.

"Kami apresiasi itikad baik Pemprov DKI," kata Abdul Rosid dalam keterangannya, Kamis (29/11).

Pihaknya mendukung berbagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan kaum buruh. Apalagi, jika program positif dalam Kartu Pekerja nantinya benar-benar dijalankan.

"Kalau program ini betul-betul terealisasi mungkin membantu. Tapi untuk benar-benar memahami kebutuhan atau membantu buruh, pemerintah harus face to face alias duduk bersama dengan buruh, ada pendekatan dengan organisasi buruh," jelasnya.

Berbagai keuntungan pada Kartu Pekerja teramat penting bisa diwujudkan, mengingat besaran UMP DKI 2019 tidak sesuai harapan, karena dinilai tidak sepadan dengan hitung-hitungan kebutuhan hidup layak (KHL).

Kendati tidak puas, pihaknya meminta buruh menyampaikan aspirasi secara elegan. Apalagi kini momen Pemilu serentak 2019, dimana semua pihak termasuk para buruh diharapkan menjaga keamanan dan kelancaran pesta demokrasi lima tahunan.

"Kami mempunyai arahan bahwa demokratisasi untuk memilih pasangan A dan B ya silahkan, tapi memilih dengan damai, demokratis, jangan terpengaruh isu-isu provokasi. Tidak boleh saling hujat, di media sosial, saling membenci satu sama lain," tutup Abdul Rosid. [rus]