DPR Sesalkan Penangkapan Hakim Dan Panitera Pengadilan

. Hakim dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disesalkan sebagian pihak, termasuk anggota DPR.

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto meminta semua pihak ikut mengawasi penegak hukum di Indonesia. Sebab, masih ada penegak hukum yang diduga melanggar hukum, seperti kasus OTT KPK terhadap hakim dan panitera PN Jaksel.

"Ya, itu tentu masalah. Itu pelanggaran hukum. DPR mengajak semua pihak marilah kita semuanya mengawasi penegak hukum," kata Agus, Rabu (27/11).

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan sejumlah orang di wilayah Jakarta. Berurutan dalam semalam. Yang ditangkap adalah oknum panitera, hakim dan pengacara. Terkait dugaan suap penanganan kasus perdata

Agus meminta semua aparat penegak hukum agar menjaga integritas dan mengedepankan murninya penegakkan hukum.

"Kita ingin penegak hukum itu betul-betul adil, tidak tebang pilih, tidak ada unsur politik," ungkap Agus.

Kendati demikian, lanjut Agus, perlunya melihat secara utuh permasalahan tersebut. Karena OTT itu bersifat pribadi meski pun tak bisa dilepaskan dari institusi.  

"Itu tentunya harus ditinjau secara menyeluruh," demikian Agus. [jto]