Keraguan The Fed Kurangi Tekanan Pada Negara Berkembang

Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed belum dapat dipastikan akan menaikkan kembali suku bunga acuan menjelang tutup tahun 2018.

Apabila The Fed memutuskan untuk menunda kenaikan suku bunga di 2019 atau mengurangi jumlah kenaikan maka akan mengurangi tekanan pada negara-negara berkembang dalam juga meningkatkan suku bunganya, termasuk Indonesia.

Pengamat ekonomi Assyifa Szami Ilman menjelaskan, ketidakpastian akan keputusan perang dagang AS dan Tiongkok pada pertemuan G20 mendatang di Argentina serta munculnya indikator pelemahan perekonomian seperti pelemahan pertumbuhan ekonomi di Jepang dan Jerman pada Q3 2018 diperkirakan menjadi latar belakang keraguan terhadap The Fed dalam rencananya menaikkan suku bunga pada 2019.

"Pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dengan memutuskan untuk tetap menaikkan suku bunga terakhir yang dilakukan pada November ini menjadi enam persen," ujar Assyifa kepada wartawan, Selasa (27/11).

Menurutnya, kenaikan suku bunga kali ini akan menjadi yang terakhir di luar kemungkinan The Fed cenderung akan tetap menaikkan suku bunganya lagi pada Desember 2018.

Di sisi lain, perekonomian AS apabila tidak ditahan dengan kenaikan suku bunga beresiko mengalami overheating karena inflasi yang tidak dijaga.

"Overheating adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara tidak mampu memiliki kapasitas produksi yang dapat memenuhi permintaan agregat," papar Assyifa.

Dia menambahkan, kepastian akan jumlah dan estimasi jadwal kenaikan suku bunga The Fed akan didiskusikan kembali dalam Rapat Komite Pasar Terbuka Federal pada 18-19 Desember. Kalau kenaikan suku bunga diperkirakan akan ditahan setelah Q1 2019 menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan Bank Indonesia untuk mendorong perkuatan fundamental perekonomian yang salah satunya dengan regulasi keuangan yang mendukung pengembangan UMKM.

"Tentunya strategi ini hanya satu alternatif dari sekian strategi yang intinya harus menjaga stabilitas perekonomian di masa-masa yang tidak pasti seperti saat ini," jelas Assyifa yang juga peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). [wah]