Berita

Jusuf Kalla/Net

Politik

Kalau Radikal Ya Radikal, Tidak Ada Yang Ringan Dan Berat

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 | 22:24 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan metode studi tentang masjid dan radikalisme yang digunakan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama. Temuan studi itu menyebut 41 masjid di lingkungan pemerintah terpapar radikalisme.

"Kaidah-kaidah studinya perlu dilihat kembali," kata JK melalui video conference di forum Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa malam (27/11).

JK yang juga ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga mempersoalkan kategorisasi radikalisme yang digunakan dalam studi. Temuan P3M menyebut 41 masjid radikal dimana tujuh diantaranya radikal rendah, 17 masjid radikal sedang, dan 17 masjid radikal tinggi.


"Radikalisme ringan, menengah, berat, pertama kali saya mendengar itu. Kalau radikal ya radikal, nggak ada yang ringan dan berat. Gitu kan?" ucap JK.

JK mengatakan kalau hasil studi itu dibaca secara sederhana sangat memprihatinkan. Menimbulkan pertanyaan lain masjid di lingkungan pemerintah saja radikal, apalagi masjid yang bukan di lingkungan pemerintah?

"Terpapar radikal itu apa? Ini masih diskusi lah. Terpapar bahasa yang pertama kali saya dengar. Mula-mula saya pikir terkapar," ucap JK.

JK mengkhawatirkan stempel radikal ditujukkan kepada para khatib yang menyampaikan kritik dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar.

"Saya tidak membaca studinya. Saya baca dari kesimpulan BIN. Saya yakin di masjid di pemerintah tak ada selebaran-selebaran yang radikal itu," demikian kata JK.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya