Berita

Jusuf Kalla/Net

Politik

Kalau Radikal Ya Radikal, Tidak Ada Yang Ringan Dan Berat

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 | 22:24 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan metode studi tentang masjid dan radikalisme yang digunakan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama. Temuan studi itu menyebut 41 masjid di lingkungan pemerintah terpapar radikalisme.

"Kaidah-kaidah studinya perlu dilihat kembali," kata JK melalui video conference di forum Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa malam (27/11).

JK yang juga ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga mempersoalkan kategorisasi radikalisme yang digunakan dalam studi. Temuan P3M menyebut 41 masjid radikal dimana tujuh diantaranya radikal rendah, 17 masjid radikal sedang, dan 17 masjid radikal tinggi.


"Radikalisme ringan, menengah, berat, pertama kali saya mendengar itu. Kalau radikal ya radikal, nggak ada yang ringan dan berat. Gitu kan?" ucap JK.

JK mengatakan kalau hasil studi itu dibaca secara sederhana sangat memprihatinkan. Menimbulkan pertanyaan lain masjid di lingkungan pemerintah saja radikal, apalagi masjid yang bukan di lingkungan pemerintah?

"Terpapar radikal itu apa? Ini masih diskusi lah. Terpapar bahasa yang pertama kali saya dengar. Mula-mula saya pikir terkapar," ucap JK.

JK mengkhawatirkan stempel radikal ditujukkan kepada para khatib yang menyampaikan kritik dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar.

"Saya tidak membaca studinya. Saya baca dari kesimpulan BIN. Saya yakin di masjid di pemerintah tak ada selebaran-selebaran yang radikal itu," demikian kata JK.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya