Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Keseringan, Bantahan Jokowi Soal PKI Tidak Mutu

SABTU, 24 NOVEMBER 2018 | 15:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal isu PKI yang kerap dikaitkan dengan dirinya saat kunjungan kerja di Lampung, Jumat (23/11). Jokowi masih merasa kesal dengan isu tersebut.

Bahkan, calon presiden petahana itu ingin mencari siapa yang menggulirkan isu tersebut dan ingin menaboknya.

Pihak oposisi menilai penyataan Jokowi tersebut hanya gimmick untuk mengalihkan isu yang lebih besar dan substantif.


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, Jokowi kembali membahas isu PKI karena terbawa perasaan alis baper. Menurutnya, tidak perlu Jokowi nabokin orang terkait isu PKS tersebut.

"Itu cuma baper saja lah Kangmas Joko Widodo. Nih saya jamin ya, Kangmas Joko Widodo itu bukan aktivis PKI, sekali lagi dan bukan keturunan orang PKI," ujar Arief, Sabtu (24/11).

"Jadi jangan lagi Kangmas Joko Widodo terus-terusan ngomong difitnah sebagai aktivis PKI atau keturunan PKI ya Kangmas, karena enggak mutu dan terkesan minta dikasihani masyarakat supaya simpati," lanjutnya.

Apalagi isu PKI yang disebar melalui media sosial itu hanya fitnah karena belum ada buktinya kalau Jokowi aktivis PKI. "Biar saja di medsos difitnah-fitnah, yang pentingkan enggak terbukti," ujar Arief.

Saat ini PKI sebagai organisasi politik tidak ada lagi karena telah dibubarkan sejak puluhan tahun silam. Ajaran komunis juga dilarang penyebarannya di Indonesia. Karena itulah menurutnya isu tersebut tidak relevan jika dihubungkan dengan Jokowi.

Arief menyarankan kepada Jokowi untuk melindungi dan memberikan ruang bagi keluarga yang disebut keturunan PKI yang selama Orde Baru mendapat perlakuan diskriminatif.

"PKI sudah enggak ada lagi partainya dan ajarannya di Indonesia. Karena itu Pak Joko Widodo juga harus bisa memberikan ruang dan perlindungan dong pada keluarga keturunan PKI dan korban kekejaman Orde Baru pada pengucilan keluarga PKI," jelasnya.

"Sebab kasihan mereka banyak yang dimarjinalkan oleh masyarakat dan pemerintah selama ini. Padahal mereka tidak tahu apa-apa dan enggak salah," tutup Arief menambahkan. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya