Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Keseringan, Bantahan Jokowi Soal PKI Tidak Mutu

SABTU, 24 NOVEMBER 2018 | 15:47 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal isu PKI yang kerap dikaitkan dengan dirinya saat kunjungan kerja di Lampung, Jumat (23/11). Jokowi masih merasa kesal dengan isu tersebut.

Bahkan, calon presiden petahana itu ingin mencari siapa yang menggulirkan isu tersebut dan ingin menaboknya.

Pihak oposisi menilai penyataan Jokowi tersebut hanya gimmick untuk mengalihkan isu yang lebih besar dan substantif.


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, Jokowi kembali membahas isu PKI karena terbawa perasaan alis baper. Menurutnya, tidak perlu Jokowi nabokin orang terkait isu PKS tersebut.

"Itu cuma baper saja lah Kangmas Joko Widodo. Nih saya jamin ya, Kangmas Joko Widodo itu bukan aktivis PKI, sekali lagi dan bukan keturunan orang PKI," ujar Arief, Sabtu (24/11).

"Jadi jangan lagi Kangmas Joko Widodo terus-terusan ngomong difitnah sebagai aktivis PKI atau keturunan PKI ya Kangmas, karena enggak mutu dan terkesan minta dikasihani masyarakat supaya simpati," lanjutnya.

Apalagi isu PKI yang disebar melalui media sosial itu hanya fitnah karena belum ada buktinya kalau Jokowi aktivis PKI. "Biar saja di medsos difitnah-fitnah, yang pentingkan enggak terbukti," ujar Arief.

Saat ini PKI sebagai organisasi politik tidak ada lagi karena telah dibubarkan sejak puluhan tahun silam. Ajaran komunis juga dilarang penyebarannya di Indonesia. Karena itulah menurutnya isu tersebut tidak relevan jika dihubungkan dengan Jokowi.

Arief menyarankan kepada Jokowi untuk melindungi dan memberikan ruang bagi keluarga yang disebut keturunan PKI yang selama Orde Baru mendapat perlakuan diskriminatif.

"PKI sudah enggak ada lagi partainya dan ajarannya di Indonesia. Karena itu Pak Joko Widodo juga harus bisa memberikan ruang dan perlindungan dong pada keluarga keturunan PKI dan korban kekejaman Orde Baru pada pengucilan keluarga PKI," jelasnya.

"Sebab kasihan mereka banyak yang dimarjinalkan oleh masyarakat dan pemerintah selama ini. Padahal mereka tidak tahu apa-apa dan enggak salah," tutup Arief menambahkan. [rus]

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya