. Ketidakdisiplinan anggota DPR RI yang terhormat terus menjadi sorotan. Misalnya, Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019, Rabu (21/11) lalu, tercatat kurang dari 100 orang dari 560 anggota DPR yang hadir.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menegaskan, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pertanggungjawaban anggota dewan kepada publik belum begitu nampak.
"Ini penting sekali untuk mengingatkan parpol mengenai manajemen kehadiran.Yang saya khawatirkan bahwa level komitmen anggota DPR di parpol atau fraksi masih rendah," kata dia dalam diskusi bertajuk "Mengapa Anggota DPR Malas?" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (24/11).
Haris menuturkan, tingkat kehadiran anggota DPR rendah dengan alasan harus menjalankan tugas kedewanan di tempat lain tidak masuk akal.
"Kita hidup di dunia komunikasi begitu mudah, medianya begitu banyak ada media sosial, online, konvensional seperti TV, radio, koran dengan WA bisa mengontak konstituen," ujarnya.
Meski demikian, Haris mengemukakan, rendahnya kehadiran DPR dalam rapat bukan semata-mata kemalasan. Melainkan salah satunya akibat sistem pemilihan dengan proposional terbuka.
"Mana mungkin membayangkan setiap dewan bertanggung jawab bila dapilnya besar. Bayangkan dapilnya bisa lebih 10 orang wakil kita di Senayan," pungkasnya.
[rus]
