Tidak ada yang mengejutkan dari sikap calon presiden Prabowo Subianto tentang rencana Australia memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Bagi Prabowo, Indonesia harus menghormati rencana Australia untuk memindahkan kedutaannya. Itu dikatakannya saat menghadiri Indonesia Economic Forum di Jakarta, Rabu kemarin (21/11).
"Mengenai pemindahan kedutaan, saya belum membaca tentang keputusan final Australia untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Sebagai pendukung Palestina, kami tentu punya pendapat sendiri. Tapi Australia juga negara merdeka dan berdaulat jadi kami harus menghormati kedaulatan mereka," ujar Prabowo.
Isu pemindahan Kedubes Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem menjadi sumber ketegangan antara Canberra dan Jakarta beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengkritik rencana itu dan sudah menyatakan pendapat Indonesia baik secara publik maupun pribadi kepada Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, dan beberapa tokoh senior di pemerintahan Australia.
Isu pemindahan Kedubes Australia di Israel juga dianggap menghambat realisasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Mengapa Prabowo berbeda sikap dalam isu sensitif ini?
Analis ekonomi politik Asia Tenggara dari Lowy Institute di Australia, Matthew Busch, mengatakan kepada
Fairfax Media bahwa dia "tidak terlalu terkejut" oleh pernyataan Prabowo.
Ia anggap wajar bila Prabowo mengambil garis yang sangat berbeda dengan Presiden Jokowi. Komentar-komentar Prabowo sangat penting karena dia adalah lawan Jokowi dalam pemilihan presiden April 2019.
"Dari perspektif kebijakan luar negeri, telah membuatnya sangat jelas bahwa meskipun dia memiliki pendapat yang kuat tentang kedaulatan Indonesia, ketika berbicara kebijakan luar negeri, dia mengambil garis yang jauh lebih moderat," kata Busch dikutip dari
The Sydney Morning Herald, hari ini.
Menurut dia, jargon anti-investasi asing dan retorika proteksionis Prabowo tidak berlaku pada sikapnya mengenai kebijakan luar negeri negara lain.
Namun, Busch mengatakan bahwa Prabowo sebagai kandidat presiden bisa saja berkampanye melawan perjanjian perdagangan bebas antara Australia dan Indonesia.
PM Morrison sendiri telah mengatakan keputusan akhir memindahkan kedutaan akan diambil pada akhir tahun ini.
[ald]
