Berita

India/Net

Global

India Bubarkan Majelis Kashmir

KAMIS, 22 NOVEMBER 2018 | 14:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah India membubarkan majelis legislatif di negara bagian utara Jammu dan Kashmir pada hari Rabu (21/11).

Pembubaran dilakukan untuk membuka putaran baru pemilihan umum di wilayah tersebut.

Gubernur Jammu dan Kashmir Satya Pal Malik mengumumkan pembubaran melalui pernyataan pers pada Rabu malam (21/11).


Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi (BJP) telah menarik diri dari pemerintahan koalisi di negara bagian itu pada bulan Juni lalu dengan alasan memburuknya keamanan, yang mengarah ke kontrol langsung oleh pemerintah federal.

Dikabarkan Channel News Asia, partai-partai politik yang menentang BJP mengatakan keputusan untuk membubarkan majelis itu bertujuan mencegah mereka dari bergandengan tangan untuk menuntut klaim kekuasaan di wilayah tersebut.

Kashmir India diketahui telah dilanda pemberontakan selama 29 tahun terakhir.

New Delhi menuduh Pakistan melindungi gerilyawan anti-India. Tuduhan itu dibantah oleh Islamabad.

Pakistan, sama halnya seperti India, mengklaim seluruh Kashmir. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya