Berita

Fadli Zon/RMOL

Politik

Fadli Zon: Paket Ekonomi Jilid 16 Berbahaya, Harus Direvisi!

RABU, 21 NOVEMBER 2018 | 13:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang dikeluarkan pemerintah Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan berbahaya dan bertentangan dengan konsitusi.

Paket itu memuat ralaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk beberapa bidang yang bisa dimiliki asing hingga 100 persen.

"Kebijakan ini menurut saya kebijakan yang bahaya dan bertentangan dengan kepentingan nasional," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/11).


Menurut Fadli, kebijakan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah juga membahayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menopang perekonomian nasional.

"Ini akan membahayakan UMKM kita yang selama ini menyangga ekonomi nasional," kata Fadli.

Lebih lanjut, politisi senior Gerindra ini mendesak pemerintah untuk mengoreksi dan merevisi kebijakan tersebut.

"Harus dikoreksi. Pemerintah harus merevisi kebijakan ini," pungkas Fadli. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya