Pelepasan 54 bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) merupakan bukti keberpihakan pemerintah dalam menyikapi perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat.
Padahal, kebijakan tersebut belum tentu berimbas pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menegaskan, hal itu dapat dipastikan karena selama ini proyek patungan dengan Tiongkok kerap menggunakan tenaga kerja dari negara asal.
Menurutnya, bukan hanya tidak berpihak ke masyarakat yang butuh pekerjaan, paket kebijakan ekonomi jilid 16 tersebut juga menunjukkan pemerintah lebih berat dengan Tiongkok.
"Ini jelas menunjukan keberpihakan Pemerintah Jokowi terhadap trade wars antara Tiongkok dengan AS setelah gagalnya kesepakatan di KTT APEC pada 17 sampai 18 November 2018 di Papua Nugini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/11).
Anggota Komisi XI DPR ini juga menilai, kebijakan pemerintah bakal membunuh usaha rakyat kecil. Sebab, banyak rakyat menegah ke bawah bergerak di bidang UMKM.
Ia menduga proses paket ekonomi ini merupakan karpet merah bagi investor Tiongkok karena sulitnya membuka investasi di Indonesia.
"Pemberian keleluasaan PMA (penanaman modal asing) 100 persen terhadap 54 bidang usaha jelas akan mematikan industri kecil menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," kata Heri.
[nes]
