Berita

Nicolas Maduro/Reuters

Dunia

AS Pertimbangkan Venezuela Masuk Daftar Negara Sponsor Teror

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 | 16:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Amerika Serikat saat ini tengah mempertimbangkan untuk memasukkan Veneuela dalam daftar negara sponsor terorisme. Namun hingga awal pekan ini belum ada keputusan akhir yang dibuat.

Begitu kabar yang dimuat Reuters (Selasa, 20/11) dengan merujuk pada seorang pejabat senior anonim yang dekat dengan situasi tersebut.

Sumber itu menjelaskan bahwa diskusi mengenai hal ini telah bergerak maju dalam beberapa hari terakhir dengan lobi yang kuat dari Senator Republik Marco Rubio. Dia diketahui telah lama menekan pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro.


Rubio dan dua senator Republik lainnya mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada bulan September lalu, mendesak dia untuk menamai Venezuela sebagai negara sponsor terorisme dan menuduh mereka terkait dengan kelompok militan Hezbollah Lebanon dan Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia, atau FARC. Meski begitu, tidak ada bukti yang diberikan oleh mereka.

Namun demikian, kerangka waktu untuk keputusan apakah akan menambahkan Venezuela ke daftar terorisme belum ditentukan.

Memasukkan Venezuela dalam daftar tersebut akan memberikan dampak besar. Bila dimasukkan dalam tersebut, maka Venezuela akan dibatasi untuk mendapatkan bantuan ekonomi Amerika Serikat. Selaun itu, Venezuela akan bisa diberlakukan pembatasan keuangan lebih jauh.

Meski begitu, pejabat tersebut mengatakan bahwa akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memberikan bukti konkret yang menghubungkan pemerintahan Maduro dengan terorisme, jika memutuskan untuk memasukkan Venezuela ke dalam daftar.

Untuk diketahui, saat ini ada empat negara yang dimasukkan oleh Amerika Serikat dalam daftar negara sponsor teror, yakni Korea Utara, Iran, Sudan dan Suriah. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya