Berita

Nicolas Maduro/Reuters

Global

AS Pertimbangkan Venezuela Masuk Daftar Negara Sponsor Teror

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 | 16:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Amerika Serikat saat ini tengah mempertimbangkan untuk memasukkan Veneuela dalam daftar negara sponsor terorisme. Namun hingga awal pekan ini belum ada keputusan akhir yang dibuat.

Begitu kabar yang dimuat Reuters (Selasa, 20/11) dengan merujuk pada seorang pejabat senior anonim yang dekat dengan situasi tersebut.

Sumber itu menjelaskan bahwa diskusi mengenai hal ini telah bergerak maju dalam beberapa hari terakhir dengan lobi yang kuat dari Senator Republik Marco Rubio. Dia diketahui telah lama menekan pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro.


Rubio dan dua senator Republik lainnya mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada bulan September lalu, mendesak dia untuk menamai Venezuela sebagai negara sponsor terorisme dan menuduh mereka terkait dengan kelompok militan Hezbollah Lebanon dan Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia, atau FARC. Meski begitu, tidak ada bukti yang diberikan oleh mereka.

Namun demikian, kerangka waktu untuk keputusan apakah akan menambahkan Venezuela ke daftar terorisme belum ditentukan.

Memasukkan Venezuela dalam daftar tersebut akan memberikan dampak besar. Bila dimasukkan dalam tersebut, maka Venezuela akan dibatasi untuk mendapatkan bantuan ekonomi Amerika Serikat. Selaun itu, Venezuela akan bisa diberlakukan pembatasan keuangan lebih jauh.

Meski begitu, pejabat tersebut mengatakan bahwa akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memberikan bukti konkret yang menghubungkan pemerintahan Maduro dengan terorisme, jika memutuskan untuk memasukkan Venezuela ke dalam daftar.

Untuk diketahui, saat ini ada empat negara yang dimasukkan oleh Amerika Serikat dalam daftar negara sponsor teror, yakni Korea Utara, Iran, Sudan dan Suriah. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya