Berita

Nicolas Maduro/Reuters

Dunia

AS Pertimbangkan Venezuela Masuk Daftar Negara Sponsor Teror

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 | 16:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Amerika Serikat saat ini tengah mempertimbangkan untuk memasukkan Veneuela dalam daftar negara sponsor terorisme. Namun hingga awal pekan ini belum ada keputusan akhir yang dibuat.

Begitu kabar yang dimuat Reuters (Selasa, 20/11) dengan merujuk pada seorang pejabat senior anonim yang dekat dengan situasi tersebut.

Sumber itu menjelaskan bahwa diskusi mengenai hal ini telah bergerak maju dalam beberapa hari terakhir dengan lobi yang kuat dari Senator Republik Marco Rubio. Dia diketahui telah lama menekan pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro.


Rubio dan dua senator Republik lainnya mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada bulan September lalu, mendesak dia untuk menamai Venezuela sebagai negara sponsor terorisme dan menuduh mereka terkait dengan kelompok militan Hezbollah Lebanon dan Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia, atau FARC. Meski begitu, tidak ada bukti yang diberikan oleh mereka.

Namun demikian, kerangka waktu untuk keputusan apakah akan menambahkan Venezuela ke daftar terorisme belum ditentukan.

Memasukkan Venezuela dalam daftar tersebut akan memberikan dampak besar. Bila dimasukkan dalam tersebut, maka Venezuela akan dibatasi untuk mendapatkan bantuan ekonomi Amerika Serikat. Selaun itu, Venezuela akan bisa diberlakukan pembatasan keuangan lebih jauh.

Meski begitu, pejabat tersebut mengatakan bahwa akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memberikan bukti konkret yang menghubungkan pemerintahan Maduro dengan terorisme, jika memutuskan untuk memasukkan Venezuela ke dalam daftar.

Untuk diketahui, saat ini ada empat negara yang dimasukkan oleh Amerika Serikat dalam daftar negara sponsor teror, yakni Korea Utara, Iran, Sudan dan Suriah. [mel]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya