Berita

Nicolas Maduro/Reuters

Dunia

AS Pertimbangkan Venezuela Masuk Daftar Negara Sponsor Teror

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 | 16:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Amerika Serikat saat ini tengah mempertimbangkan untuk memasukkan Veneuela dalam daftar negara sponsor terorisme. Namun hingga awal pekan ini belum ada keputusan akhir yang dibuat.

Begitu kabar yang dimuat Reuters (Selasa, 20/11) dengan merujuk pada seorang pejabat senior anonim yang dekat dengan situasi tersebut.

Sumber itu menjelaskan bahwa diskusi mengenai hal ini telah bergerak maju dalam beberapa hari terakhir dengan lobi yang kuat dari Senator Republik Marco Rubio. Dia diketahui telah lama menekan pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro.


Rubio dan dua senator Republik lainnya mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada bulan September lalu, mendesak dia untuk menamai Venezuela sebagai negara sponsor terorisme dan menuduh mereka terkait dengan kelompok militan Hezbollah Lebanon dan Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia, atau FARC. Meski begitu, tidak ada bukti yang diberikan oleh mereka.

Namun demikian, kerangka waktu untuk keputusan apakah akan menambahkan Venezuela ke daftar terorisme belum ditentukan.

Memasukkan Venezuela dalam daftar tersebut akan memberikan dampak besar. Bila dimasukkan dalam tersebut, maka Venezuela akan dibatasi untuk mendapatkan bantuan ekonomi Amerika Serikat. Selaun itu, Venezuela akan bisa diberlakukan pembatasan keuangan lebih jauh.

Meski begitu, pejabat tersebut mengatakan bahwa akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memberikan bukti konkret yang menghubungkan pemerintahan Maduro dengan terorisme, jika memutuskan untuk memasukkan Venezuela ke dalam daftar.

Untuk diketahui, saat ini ada empat negara yang dimasukkan oleh Amerika Serikat dalam daftar negara sponsor teror, yakni Korea Utara, Iran, Sudan dan Suriah. [mel]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya