Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kinerja Ekonomi Buruk, Sulit Bagi Jokowi Untuk Dua Periode

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 | 16:00 WIB | LAPORAN:

Defisit APBN sebesar Rp 237 triliun pada 2018 mendapat kritik keras berbagai pihak.

Pasalnya, selama empat tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), ekonomi Indonesia tidak kunjung membaik.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha menilai bahwa sulit bagi Jokowi membawa Indonesia mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan selama periode awal hingga sekarang,

"Realitasnya Jokowi dianggap tak mampu mengemban tugas besar membawa perubahan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dikarenakan dengan defisit APBN saat ini. Artinya pemerintah masih gali lubang tutup lubang yaitu mengutang untuk membayar bunga utang," tuturnya kepada wartawan, Selasa (20/11).

"Realitasnya Jokowi dianggap tak mampu mengemban tugas besar membawa perubahan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dikarenakan dengan defisit APBN saat ini. Artinya pemerintah masih gali lubang tutup lubang yaitu mengutang untuk membayar bunga utang," tuturnya kepada wartawan, Selasa (20/11).

Panji menjelaskan, defisit APBN berasal dari selisih pendapatan negara Rp 1.483,86 triliun dengan belanja negara Rp 1.720,84 triliun. Di situ letak pemerintah yang mau tidak mau melakukan gali lubang tutup lubang.

"Jika demikian artinya tidak ada perubahan siginifikan dari tahun ke tahun di era pemerintahan Jokowi yang selalu mengalami defisit APBN. Hal itu disebabkan oleh kinerja fiskal era Jokowi sangat buruk sebab realisasi pendapatan negara dalam empat tahun angaran selalu di bawah target RPJMN 2015-2019," paparnya.

Menurut Panji, sebagai capres petahana 2019, Jokowi akan sangat sulit mengikuti jejak pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu memimpin dua periode. Sebab, kinerja APBN yang mengalami defisit selama tiga tahun pemerintahan Jokowi sudah mencapai Rp 941, 2 triliun, melampaui defisit APBN pemerintahan SBY selama lima tahun yang sebesar Rp 722, 9 triliun.

"Artinya bagi rakyat yang menginginkan perbaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi rasanya tidak mungkin untuk memilih Jokowi di Pilpres 2019. Oleh karena rakyat sudah cerdas dan dapat menilai kepemimpinan Jokowi selama empat tahun ini tak mengalami perubahan lebih baik dari sebelumnya," imbuhnya. [wah]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya