Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) membuka kembali penyelidikan terhadap kesepakatan kapal selam yang diperdebatkan 16 tahun lalu, awal pekan ini. Kesepakatan itu melibatkan mantan perdana menteri Najib Razak.
Ini adalah penyelidikan korupsi terbaru yang dihadapi Najib.
Diketahui setekah kalah dalam pemilihan Mei lalu, Najib telah dituduh melakukan beberapa pelanggaran kriminal dan telah menjadi sasaran penyelidikan korupsi. Beberapa kasus korupsi yang menjeratnya terkait dengan skandal multi-miliar dolar pada dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Najib mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang dilayangkan padanya.
Kini, MACC juga membuka penyelidikan untuk melihat apakah ada suap dalam penjualan dua kapal selam kelas Scorpene ke Malaysia oleh pembangun kapal perang Perancis DCN International (DCNI) pada tahun 2002. Pada saat itu, Najib memegang jabatan sebagai Menteru Pertahanan.
Satu sumber yang dikutip oleh media
The Star mengatakan, Najib dipanggil untuk memberikan pernyataan mengenai kesepakatan kapal selam pada hari Senin (19/11) dan bahwa penyelidik akan mengambil pernyataan dari orang lain, termasuk mantan pembantu Najib, Abdul Razak Baginda, yang sedang diselidiki oleh jaksa keuangan Perancis atas kesepakatan itu.
DCNI kemudian menjadi entitas baru yang disebut DCNS, yang pada gilirannya berganti nama sendiri sebagai Naval Group tahun lalu. Perusahaan pertahanan Perancis Thales memiliki sekitar sepertiga dari Grup Angkatan Laut tersebut.
Otoritas Perancis mulai menyelidiki kesepakatan itu setelah kelompok hak asasi manusia Malaysia Suaram menuduh penjualan itu menghasilkan 130 juta dolar AS komisi dibayarkan kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan Najib.
Agustus lalu, jaksa Prancis mengatakan mereka menempatkan dua mantan eksekutif di Thales dan DCNS di bawah penyelidikan awal sebagai bagian dari penyelidikan atas penjualan kapal selam 2002 itu. Demikian seperti dimuat
Channel News Asia.
[mel]
