Berita

Najib Razak/Reuters

Dunia

Malaysia Buka Kembali Penyelidikan Kesepakatan Kapal Selam, Najib Razak Jadi Sorotan

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 | 13:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) membuka kembali penyelidikan terhadap kesepakatan kapal selam yang diperdebatkan 16 tahun lalu, awal pekan ini. Kesepakatan itu melibatkan mantan perdana menteri Najib Razak.

Ini adalah penyelidikan korupsi terbaru yang dihadapi Najib.

Diketahui setekah kalah dalam pemilihan Mei lalu, Najib telah dituduh melakukan beberapa pelanggaran kriminal dan telah menjadi sasaran penyelidikan korupsi. Beberapa kasus korupsi yang menjeratnya terkait dengan skandal multi-miliar dolar pada dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).


Najib mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang dilayangkan padanya.

Kini, MACC juga membuka penyelidikan untuk melihat apakah ada suap dalam penjualan dua kapal selam kelas Scorpene ke Malaysia oleh pembangun kapal perang Perancis DCN International (DCNI) pada tahun 2002. Pada saat itu, Najib memegang jabatan sebagai Menteru Pertahanan.

Satu sumber yang dikutip oleh media The Star mengatakan, Najib dipanggil untuk memberikan pernyataan mengenai kesepakatan kapal selam pada hari Senin (19/11) dan bahwa penyelidik akan mengambil pernyataan dari orang lain, termasuk mantan pembantu Najib, Abdul Razak Baginda, yang sedang diselidiki oleh jaksa keuangan Perancis atas kesepakatan itu.

DCNI kemudian menjadi entitas baru yang disebut DCNS, yang pada gilirannya berganti nama sendiri sebagai Naval Group tahun lalu. Perusahaan pertahanan Perancis Thales memiliki sekitar sepertiga dari Grup Angkatan Laut tersebut.

Otoritas Perancis mulai menyelidiki kesepakatan itu setelah kelompok hak asasi manusia Malaysia Suaram menuduh penjualan itu menghasilkan 130 juta dolar AS komisi dibayarkan kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan Najib.

Agustus lalu, jaksa Prancis mengatakan mereka menempatkan dua mantan eksekutif di Thales dan DCNS di bawah penyelidikan awal sebagai bagian dari penyelidikan atas penjualan kapal selam 2002 itu. Demikian seperti dimuat Channel News Asia. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya