Berita

Monas Jakarta/Net

Nusantara

Demo Rabu Di Balaikota Tuntut Kualitas Kesehatan

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 | 10:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) DKI Jakarta berencana turun ke jalan. Demonstrasi yang digelar di Balaikota besok siang menuntut perubahan kualitas kesehatan di ibukota.

"Pelayanan kesehatan pada warga belum menunjukkan perubahan ke arah perbaikan," kata KPW Rekan Indonesia DKI Jakarta, M. Tiana Hermawan, Selasa (20/11).

Dia menyebut RSUD masih mempersulit warga mulai dari persoalan kebutuhan kamar rawat inap, jadwal operasi yang ditunda-tunda, hingga sulitnya warga mengakses fasilitas khusus seperti ICU, ICCU, HCU, NICU dan PICU.


Bahkan ada RSUD yang menyandera bayi karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya persalinan sambil mengancam akan membuang bayinya ke panti sosial.

"Sejatinya pelayanan kesehatan yang optimal adalah amanah dari UUD 45 dan UU RS yang harus diberikan kepastiannya karena merupakan hak warga negera. DKI sebagai ibukota negara sudah seharusnya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal sebagai upaya menuju Indonesia Sehat," tutur dia.

Tiana mengungkap pergantian kekuasaan di DKI sejatinya adalah untuk berharap akan terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal.

Namun sejak gubernur DKI dipimpin Fauzi Bowo, pelayanan kesehatan yang dilakukan hanyalah sebatas pencitraan dalam media dan angka-angka survei.

Kondisi saat ini, katanya, DKI dipimpin oleh Anies Baswedan yang menjadi gubernur di tengah kuatnya pengaruh sisa-sisa kekuatan lama yang mempertahankan posisi dan kondisi demi menjaga permainan yang mereka lakukan dalam pengadaan dan pembangunan di program kesehatan DKI.

Anies juga dikepung oleh elite-elite birokrasi lama yang tugasnya menguatkan pencitraan kroni-kroni mereka dengan tujuan tetap dapat menempati posisi strategis dalam pemerintahan Anies.

"Elite birokrasi kesehatan DKI hanya sibuk mengatur bagaimana kroni-kroni mereka bisa ditempatkan dalam posisi strategis demi menjaga dan menghilangkan dugaan korupsi yang ada, selain juga untuk mengeruk proyek proyek kesehatan di APBD 2019," tukas Tiana. [rus]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya