Semakin patut dipertanyakan, apa yang sedang terjadi di tubuh pemerintahan Joko Widodo.
Kali ini terkait dengan keputusan mengeluarkan sejumlah cabang industri dari Daftar Negatif Investasi (DNI) yang artinya bisa dimiliki oleh pihak asing.
Awalnya, hari Jumat pekan lalu (16/11) Menko Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara mengumumkan Paket Ekonomi XVI yang mengeluarkan 54 cabang industri dari DNI.
Sehari kemudian, setelah dikepret banyak kalangan, kantor Darmin Nasution meralat jumlah cabang industri yang dapat dikuasai 100 persen orang asing itu, dari 54 menjadi 28 cabang industri.
Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menilai bahwa walaupun cabang industri yang dikeluarkan dari DNI dikurangi, tapi niat buruk pemerintah memanjakan pelaku usaha luar negeri dan sebaliknya tidak memberikan perlindungan pada pelaku usaha dalam negeri sudah direkam memori bangsa.
Politisi partai penguasa, Maruarar Sirait, sepakat dengan jalan pikiran kaum oposisi.
Dia meminta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan yang menurutnya tidak memberikan perlindungan yang memadai pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau yang biasa disingkat UMKM.
Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan membela koleganya, Darmin Nasution. Menurut LBP, cabang-cabang industri itu dilepaskan agar ada proses kemitraan dengan pelaku usaha di dalam negeri.    Â
Luhut juga menyebut pihak-pihak yang mengecam Paket Ekonomi XVI sebagai asbun alias asal bunyi.
Bagi politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, perbedaan pandangan yang diperlihatkan kubu pemerintah ini menarik untuk disimak.
"Tontonan seru ini! Sesama Batak tarung. Haaa Panjaitan dan Nasution versus Sirait. Ada istilah kami orang Batak: "Unang marba'i hamu alani portibion". Jangan berkelahi kalian hanya krn soal dunia!" tulis Jansen singkat pada akun Twitter miliknya, @jansen_jsp.
Jansen pun bertanya pada Presiden Jokowi.
"Ampun, apa-apan ini Pak @jokowi. Kok sesama pendukung Bapak saling tuding," katanya mengawali kicauan.
[dem]Â
