Berita

Seorang pria berdoa di pemakaman Choeung Ek di luar Phnom Penh pada 'Day of Anger' ketika orang-orang Kamboja mengingat mereka yang meninggal selama pemerintahan brutal Khmer Merah/Reuters

Dunia

Kamboja Resmi Akhiri Pengadilan Soal Khmer Merah

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 | 21:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Kamboja menegaskan bahwa pengadilan terkait Khmer Merah yang didukung PBB telah selesai.

Pengadilan terakhir kali menangani kasus tersebut dengan menghukum dua pemimpin terakhir Khmer Merah yang masih hidup dan terlibat dalam genosida serta kejahatan perang pekan lalu.

Wakil Perdana Menteri Kamboja, Sar Kheng memastikan bahwa dengan pengadilan terakhir tersebut, maka pekerjaan pengadilan telah selesai dan tidak akan ada lagi penuntutan untuk tindakan-tindakan yang dilakukan ketika Khmer Merah berkuasa mulai 1975 hingga 1979.


Untuk diketahui bahwa pada periode kekuasaan Khmer Merah, diperkirakan ada 1,7 juta orang, atau sekitar seperempat dari penduduk Kamboja meninggal dunia setelah rezim yang diilhami Maois mengambil alih kekuasaan di negara yang dikenal sebagai "Killing Fields".

"Karena ada beberapa mantan perwira Khmer Merah yang tinggal di daerah ini, saya ingin mengklarifikasi bahwa tidak akan ada lagi investigasi yang dilakukan (terhadap anggota Khmer Merah yang lebih rendah), jadi Anda tidak perlu khawatir," tegasnya seperti dimuat Al Jazeera. [mel]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya