Berita

Ilustrasi/RM

Publika

Kebijakan Genderuwo Oleh Kementerian Sontoloyo

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 | 15:11 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

KEPUTUSAN Kemenko Perekonomian bisa dikatakan sebagai Kebijakan Genderuwo yang menakutkan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bertampang asing 100 persen sebanyak 54 cabang industri yang dipopulerkan dengan nama Paket XVI, sepertinya sebelumnya banyaknya paket paketan ekonomi tersebut tidak dirasakan secara signifikan oleh geliat ekonomi, usaha dikelukan semakin susah, muncul lagi paket 16 yang menakutkan.

Setelah dihajar dari segala jurus oleh banyak kalangan, paket genderuwo bertampang asing 100 persen (boleh dimiliki sepenuhnya oleh pemodal asing), dalam waktu 2 x 24 jam dirubah dari 54 jenis usaha UKM yang akan diserahkan kepada PMA diciutkan menjadi 28.

Paket 16 bertampang asing yang menjadi genderuwo bagi UMKM ekonomi rakyat tersebut, semestinya dan seharusnya tidak perlu ada.


Artinya pemerintah yang diwakili Kemenko Perekonomian benar-benar menjadi sontoloyo jika memberikan bisnis UKM tersebut kepada PMA, contoh usaha bank dan lab. jaringan, jika diserahkan kepada asing untuk menguasai seluruh plasma nuftah/sumber daya hayati secara bebas ini genderuwo yang amat menakutkan, padahal disitu letak kekayaan bangsa kita, sementara Gene Bank di negara manapun diproteksi oleh negara.

Sudahlah Pak Jokowi, jangan dibiarkan keputusan kementerian menjadi genderuwo bagi rakyat yang hanya mampu bergerak di bidang UKM, karena tidak mampu bersaing dengan modal kuat, karena kebijakan ekonomi gelas anggur kata Rizal Ramli, ibarat batang gelas kecil, kredit hanya tercecer sedikit bagi puluhan jutaan UKM. Sekarang dirampas lagi dan diserahkan kepada asing, kok senang banget menakut nakuti rakyat kecil.

Jangankan dikurangi dari 54 menjadi 28 jenis usaha, satupun tidak seharusnya diserahkan, sekedar pak Presiden tahu, sewaktu hantaman krisis moneter 1998, UMKM yang dikelola rakyat secara mandiri yang bertahan dan menjadi benteng pertahanan ekonomi.

Astagfirullah, benteng kok diserahkan kepada asing, inga inga pesan bapak Proklamasi Soekarno. [***]

Penulis adalah pengamat kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya