Kebijakan Genderuwo Oleh Kementerian Sontoloyo

KEPUTUSAN Kemenko Perekonomian bisa dikatakan sebagai Kebijakan Genderuwo yang menakutkan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bertampang asing 100 persen sebanyak 54 cabang industri yang dipopulerkan dengan nama Paket XVI, sepertinya sebelumnya banyaknya paket paketan ekonomi tersebut tidak dirasakan secara signifikan oleh geliat ekonomi, usaha dikelukan semakin susah, muncul lagi paket 16 yang menakutkan.

Setelah dihajar dari segala jurus oleh banyak kalangan, paket genderuwo bertampang asing 100 persen (boleh dimiliki sepenuhnya oleh pemodal asing), dalam waktu 2 x 24 jam dirubah dari 54 jenis usaha UKM yang akan diserahkan kepada PMA diciutkan menjadi 28.

Paket 16 bertampang asing yang menjadi genderuwo bagi UMKM ekonomi rakyat tersebut, semestinya dan seharusnya tidak perlu ada.

Artinya pemerintah yang diwakili Kemenko Perekonomian benar-benar menjadi sontoloyo jika memberikan bisnis UKM tersebut kepada PMA, contoh usaha bank dan lab. jaringan, jika diserahkan kepada asing untuk menguasai seluruh plasma nuftah/sumber daya hayati secara bebas ini genderuwo yang amat menakutkan, padahal disitu letak kekayaan bangsa kita, sementara Gene Bank di negara manapun diproteksi oleh negara.

Sudahlah Pak Jokowi, jangan dibiarkan keputusan kementerian menjadi genderuwo bagi rakyat yang hanya mampu bergerak di bidang UKM, karena tidak mampu bersaing dengan modal kuat, karena kebijakan ekonomi gelas anggur kata Rizal Ramli, ibarat batang gelas kecil, kredit hanya tercecer sedikit bagi puluhan jutaan UKM. Sekarang dirampas lagi dan diserahkan kepada asing, kok senang banget menakut nakuti rakyat kecil.

Jangankan dikurangi dari 54 menjadi 28 jenis usaha, satupun tidak seharusnya diserahkan, sekedar pak Presiden tahu, sewaktu hantaman krisis moneter 1998, UMKM yang dikelola rakyat secara mandiri yang bertahan dan menjadi benteng pertahanan ekonomi.

Astagfirullah, benteng kok diserahkan kepada asing, inga inga pesan bapak Proklamasi Soekarno. [***]

Penulis adalah pengamat kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78.