Berita

Pasukan Israel di Golan/Net

Dunia

Israel Puji Dukungan AS Atas Resolusi Anti Pendudukan Dataran Tinggi Golan

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 | 13:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali bahwa kedaulatannya atas Dataran Tinggi Golan adalah permanen.

Penegasan itu dibuat oleh  setelah Amerika Serikat untuk pertama kalinya menolak resolusi simbolis PBB yang menyerukan agar Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas wilayah Suriah yang direbutnya pada 1967 tersebut.

"Israel akan tetap selamanya di Dataran Tinggi Golan, dan Dataran Tinggi Golan akan selamanya tetap di tangan kami," kata Netanyahu pada Minggu (18/11), seperti dimuat Russia Today.


Dia juga berterimakasih kepada Amerika Serikat karena telah mengambil sikap untuk menentang seruan di PBB pada Jumat pekan lalu (16/11) untuk mengembalikan Golan ke Suriah.

Di tahun-tahun sebelumnya, kepemimpinan Amerika Serikat abstain dari pemungutan suara pada dokumen simbolis terkait Dataran Tinggi Golan. Tetapi tahun ini, di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat mengambil sikap berbeda. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak resolusi itu bersama Israel.

Dokumen itu menuntut berakhirnya pendudukan Israel atas Golan sambil mendesak Tel Aviv untuk tidak membuat permukiman dan memaksakan kewarganegaraan Israel pada warga Suriah yang tinggal di sana.

Israel sendiri diketahui merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah setelah Perang Enam Hari 1967. Tel Aviv menahan diri dari memperluas kedaulatan atas Golan selama lebih dari satu dekade. Namun pada tahun 1981, Israel menganeksasi wilayah tersebut.

Warga Suriah di Golan ditawarkan kewarganegaraan penuh Israel di bawah Hukum Golan Heights 1981. Namun, hanya minoritas kecil dari warga Suriah mengubah kesetiaan mereka dari Suriah ke Israel. [mel]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya