Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak malu meminta maaf kepada rakyat lantaran terbukti tidak mampu merealisasikan sejumlah program yang pernah dijanjikannya.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum Komite Persatuan Nasional-Ganti Presiden (KPN-GP) 2019, Yudi Syamhudi Suyuti, melalui pesan elektronik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/11).
Dua janji yang belum direalisasikan Jokowi, sebut Yudi, adalah mengangkat pegawai honorer menjadi PNS dan menaikkan tunjangan kinerja TNI-Polri hingga 70%.
Janji Jokowi mengangkat pegawai honorer menjadi PNS sempat dituangkan di Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantoro yang digagas anggota DPR dari PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka pada 2016. Adapun janji menaikan tunjangan kinerja TNI-Polri disampaikan Jokowi di tahun yang sama saat berbicara di Mabes Polri.
"Jokowi sebaiknya menjelaskan soal janjinya yang belum direalisasikan ini. Ada apa dan kenapa tidak bisa dijalankan," kata Yudi.
"Kita tahu pada kenyataannya neraca keuangan APBN saat ini defisit. Tentu tidak mudah menepati janji tersebut. Tapi persoalannya, Jokowi pernah berjanji dan rakyat menunggunya. Jokowi perlu mempertanggungjawabkannya," sambung dia.
Janji seorang pemimpin, kata Yudi mengingatkan, bukan sekedar janji karena menyangkut banyak orang dan menyangkut kepercayaan.
"Ini soal Trust. Sebaiknya jika tidak mampu melaksanakan janji, Jokowi sampaikan permintaan maaf secara terbuka bahwa dirinya sebagai presiden tidak mampu melaksanakannya. Bisa saja Jokowi menyampaikan janji tidak bisa dilaksanakan karena suatu hal. Jelaskan saja ke rakyat dan TNI-Polri dengan terbuka," papar Yudi.
Pernyataan maaf Presiden Jokowi merupakan bentuk pertanggung jawaban pada rakyat. Permintaan maaf akan membuat Jokowi lebih terhormat dibandingkan acuh dengan apa yang sudah dijanjikan. Penilaian rakyat akan buruk pada Jokowi.
"Jokowi punya pilihan: tepati janji atau minta maaf tidak bisa merealisasikannya. Jokowi tidak perlu berpikir macam-macam. Soal akan dipilih atau tidak dipilih lagi, itu bukan substansinya sebagai presiden saat ini. Karena rakyat butuh pemimpin yang jujur," tukas Yudi Syamhudi.
[dem]
